26 Feb 2019 09:22

Dandes dan PKH Jangan Dipolitisasi

MyPassion

/// Jdl

 /// Sub

Ada foto ///

SAMBUTAN: Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat memberikan pengarahan di rapat koordinasi daerah untuk pemantapan penyelenggaraan pemilu serentak, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Senin (25/2).

 

Editor: Chanly Mumu

Peliput: Balladewa Setlight

 

MANADO—Dana desa (dandes) dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak boleh dipolitisasi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Hal ini ditegaskan Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) saat memberikan pengarahan di rapat koordinasi daerah untuk pemantapan penyelenggaraan pemilu serentak, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Senin (25/2).

"Anggaran dandes itu sudah jelas peruntukannya. Dan wajib dipertanggungjawabkan. Tidak boleh sembarang menggunakan. Begitu juga dengan bantuan PKH. Penerima sudah jelas, ada didata kita. Tidak boleh diplintir. Apalagi di tahun politik seperti ini semua serba sensitif. Tidak boleh disalahgunakan. Apalagi dipolitisasi," tegasnya.

OD mengatakan, semua perangkat daerah (peda) juga tidak boleh menakut-nakuti masyarakat. Baik menakuti lewat dandes, ataupun bantuan PKH. Karena anggaran tersebut bukan milik peda atau desa. Itu menurut OD, anggaran negara yang diperuntukkan langsung bagi masyarakat.

Diap un siap memberikan sanksi tegas bagi peda yang menakut-nakuti masyarakat dengan berbagai macam anggaran tersebut.

"Sekali-sekali Inspektorat dan Kejaksaan bakal turun untuk memastikan pengelaloan dana desa. Mulai minggu depan, tim Inspektorat akan periksa. Siapa tahu mereka tidak menggunakan dengan baik. Jika terbukti juga ada yang menakut-nakuti masyarakat, atau dipakai untuk kegiatan politik, maka kita stop bantuan untuk mereka. Masyarakat saya minta mengawasi semua anggaran dan bantuan di desa. Jika juga terbukti, maka saya persilahkan Inspektorat dan kejaksaan untuk periksa," imbuhnya.

Semua bantuan dari pusat, lanjut OD, harus bisa disosialisasikan kepala daerah dengan baik. Apa yang menjadi ketentuan harus disampaikan kepada masyarakat. Tidak boleh menurut OD, ada peda yang menebar ketakutan atau membodohi masyarakat terkait bantuan tersebut. Tugas peda harus memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.

"Jangan ada peda yang menakut-nakuti atau membodohi masyarakat, bahwa jika tidak ikut dengan pilihan politik, bantuan tersebut tidak akan dapat. Tidak seperti itu mekanismenya. Semua anggaran dan bantuan telah tertata dan sesuai data penerima. Zaman sekarang, tidak ada lagi peda yang bisa menakuti masyarakat. Segera lapor ke pemprov jika hal tersebut terjadi," ujarnya.

Sementara itu, pengamat pemerintah Dr Jhony Lengkong menegaskan, semua jenis bantuan dan anggaran dari negara sama sekali tidak bisa dipolitisasi. Apalagi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Itu menurutnya, menyalahi fungsi dan tugas pemerintah. Dirinya mengatakan, anggaran dari rakyat harus kembali ke rakyat.

"Kalau menakut-nakuti itu kan sifatnya intimidasi. Karena itu, untuk mencegah hal ini terjadi di tahun politik, semua yang dilakukan pemerintah harus disosialisasikan dengan baik. Agar masyarakat mengetahui. Jangan sampai karena ketidaktahuan, sehingga peluang intimidasi bisa terjadi. Masyarakat jangan dijadikan korban untuk kegiatan politik," ungkapnya. (***)

Kirim Komentar