22 Feb 2019 17:19

Korut Terancam Kekurangan Pangan 1,4 Juta Ton

MyPassion
Korea Utara (Korut) telah diperingatkan kalau negaranya akan kekurangan 1,4 juta ton pangan pada 2019 ini. Akibatnya, Korea Utara terpaksa mengurangi hampir setengah jatah pangannya.(Pixabay)

MANADOPOSTONLINE.COM---Korea Utara (Korut) telah diperingatkan kalau negaranya akan kekurangan 1,4 juta ton pangan pada 2019 ini. Akibatnya, Korea Utara terpaksa mengurangi hampir setengah jatah pangannya. Selain itu cuaca buruk, kekeringan, dan banjir, serta sanksi PBB sebagai penyebab kekurangan pangan.

Krisis itu tercatat dalam laporan misi Korut untuk PBB menjelang pertemuan antara Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Seperti diketahui, Washington menuntut agar Korut menghentikan program senjata nuklir yang mengancam AS. Sementara Korut berusaha mencabut sanksi hukuman, yang secara resmi mengakhiri Perang Korea tahun 1950-1953 dan jaminan keamanan.

Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara telah secara bulat meningkatkan sanksi terhadap Korut sejak 2006 dalam upaya untuk menghentikan pendanaan untuk program rudal nuklir dan balistik Pyongyang.

"Pemerintah Korut menyerukan kepada organisasi-organisasi internasional untuk segera menanggapi penanganan situasi pangan," kutip memo Korea Utara dilansir dari Reuters.

Memo itu mengatakan, produksi makanan Korut tahun lalu adalah 4,951 juta ton, turun 503.000 ton pada 2017. PBB mengonfirmasi angka-angka ini sebagai data resmi pemerintah yang diberikan pada akhir Januari.

Selama ini produksi makanan Korut termasuk beras, gandum, kentang, kedelai, kacang polong. Korut mengatakan, pihaknya akan mengimpor 200.000 ton makanan dan memproduksi sekitar 400.000 ton tanaman awal. Namun masih ada celah dan mulai Januari akan memotong jatah harian hingga 300 gram per orang dari 550 gram.

Bantuan kemanusiaan hampir terhenti tahun lalu ketika AS meningkatkan penegakan sanksi, meskipun komite sanksi Dewan Keamanan Korea Utara mengatakan, sanksi tidak dimaksudkan memiliki konsekuensi kemanusiaan yang merugikan bagi penduduk sipil.(jpc/mpo)

Kirim Komentar