16 Feb 2019 09:41

Kajati: Kejaksaan Dapat Beri Pendampingan Hukum Bagi BUMN-BUMD

MyPassion
M Roskanedi

MANADOPOSTONLINE.COM—Kejaksaan Tinggi Sulut bisa memberi pendampingan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut M Roskanedi.

Hal tersebut disampaikan kajati saat menghadiri acara bertajuk ‘Peran Serta Kejaksaan Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan’.

“Kejaksaan bukan hanya melakukan tugas di bidang penegakan hukum. Tetapi juga diberikan tugas untuk menjaga ketertiban umum. Di dalam pelaksanaan fungsi kejaksaan di Bidang Hukum Pidana, kami mempunyai kewenangan di bidang penuntutan. Kami yang akan menentukan apakah suatu perkara bisa dilimpahkan ke pengadilan atau tidak,” terang kajati.

Sambung kajati, kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan mempunyai kewenangan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

“Di Bidang Datun, kami dapat memberikan pendampingan khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan Keperdataan dan Tata Usaha Negara bagi BUMN maupun BUMD,” jelasnya.

Roskanedi juga menerangkan soal tugas Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). “Bisa juga tanpa adanya permintaan, kami bisa melakukan pengawalan karena kami juga fungsinya untuk mengawasi berlangsungnya pembangunan di daerah,” pungkasnya.

Kajati didampingi Asisten Intelijen Stanley Yos Bukara, Kajari Manado Maryono, Kasi Penkum Yoni Mallaka., Kasi D (TP4D) Sterry Andih, serta para kepala seksi di bidang perdata dan tata usaha negara Kejati.(gnr)

Kirim Komentar