15 Feb 2019 14:04

Pencalonan FER Bisa Dibatalkan, Ini Penjelasan Bawaslu

MyPassion
Salman Saelangi

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut terus memantau kasus Felly Estelita Runtuwene (FER). KPU Sulut pun menunggu hasil putusan penyidik terkait kasus yang terjadi di Universitas Negeri Manado (Unima) itu.

"Kami bisa memutuskan nasib FER tergantung keputusan penyidik. Jika putusannya pidana bisa berkonsekuensi pada administrasinya yaitu pembatalan calon," tutur Salman Saelangi, Komisioner KPU yang juga Ketua Divisi Sosialisasi dan SDM kepada Manado Post, Kamis (14/2).

Saelangi melanjutkan, jika putusan pidananya keluar setelah surat suara sudah diumumkan dan ketika masa pencoblosan, maka hasil putusan tersebut akan diumumkan di TPS. Kalaupun putusannya ada setelah pencoblosan, sifatnya FER tidak akan dilantik karena syaratnya tidak terpenuhi.

Menurut Saelangi, pemberian sanksi kepada yang bersangkutan jika terbukti bersalah, KPU menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2018 pasal 285 tentang Sanksi Terhadap Pelanggaran Kampanye.

Lanjutnya isi UU tersebut, menjelaskan dimana FER bisa kena pembatalan calon anggota DPR dari DCT. Atau pembatalan penetapan calon anggota DPR sebagai calon terpilih.

“Hal ini kalau sudah selesai pencoblosan. Jika terpilih yang bersangkutan tidak akan dilantik. Jika hasilnya keluar sebelum pencoblosan, maka akan ada pencoretan. Tetapi pencoretan yang dimaksud bukan pencoretan dari kertas suara. Dia tetap ada di kertas suara tetapi diumumkan di TPS bahwa yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat calon DPR. Sehingga kalaupun ada orang yang memilih FER, suaranya akan masuk ke parpol karena namanya sudah tidak ada untuk calon DPR,” terangnya.

Menurut Saelangi, sanksi ini akan berlaku setelah berkekuatan hukum tetap. “Artinya sudah tidak ada jalur banding atau sudah inkra sehingga KPU boleh mencoret. Hal ini terlepas dari pidana. Karena pidana tetap berjalan," katanya.

Tambah Saelangi, tidak hanya FER, hal ini berlaku juga bagi tim suksesnya yang membagikan bahan kampanye tersebut.

“Pada UU pasal 521 junto pasal 280 ayat (1) tentang pemilihan umum. Artinya kalau tim sukses yang membagikan bahan kampanye tersebut tahu secara sadar, pasti akan kena pasal ini. Tapi mereka juga bisa beralibi, jika mengakui tidak tahu. Itu akan menjadi tanggung jawab forensik yang menyelidiki apakah mereka benar-benar tahu atau tidak tahu. Tetapi agak sulit bagi mereka untuk menghindar karena mereka yang membagikan. Apalagi mereka adalah pelaksana kampanye yang mengatur pembagian bahan kampanye itu dari sebelumnya dan juga yang membagikannya maka mereka akan kena,” paparnya. (ctr-04/can)

Kirim Komentar