12 Feb 2019 10:54

Pasca Pindah RKUD, Pemotongan Kredit ASN di Bolmong Bermasalah

MyPassion
Ketua Dewan Welty Komaling bertemu dengan manajemen BNI dan Sulutgo.

MANADOPOSTONLINE.COM---Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling menggelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan manajemen Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Sulut Gorontalo (Sulutgo),  di ruangan Wakil Ketua Dewan Bolmong, Senin (11/2) kemarin. 

Dalam pertemuan tersebut, pihak BNI dan BSG membahas solusi atas pemotongan kredit pinjaman Aparatur Sipil Negara (ASN) karena Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemkab Bolmong sebesar Rp 1,2 triliun telah dipindahkan dari BSG ke BNI sejak Mei 2018. Dan ada dua hal menjadi permintaan BSG yakni,  mengembalikan RKUD atau memotong kredit ASN. "Tapi sampai saat ini tidak ada tanggapan BNI," ungkap Divisi Kepatuhan Rudi Iksan. 

Akibat tidak dipotongnya kredit ASN, maka BSG mengalami kerugian. Terhitung sejak 31 Desember kerugian mencapai Rp 90,2 miliar. "Untuk data terbaru, 7 Februari 2019, kerugian mengalami kenaikan Rp 200 miliar dari kredit macet. Jangan menari-nari di atas penderitaan Bank Sulut. Kalau misalnya Bolmong sudah bermasalah dengan kredit ASN, mengapa daerah lain juga mau diterima BNI," jelasnya.


Diketahui, sebanyak tiga ribu karyawan yang menggantungkan hidup di BSG selama 50 tahun bank ini didirikan. Sementara itu, Supervisor Kredit Konsumer BNI Frangky Kolibu mengatakan, pihak mereka sudah pernah melakukan pemotongan. "BNI sempat melakukan pemotongan empat kali atas perintah pimpinan daerah. Ada 571 pegawai dengan jumlah Rp 1,7 miliar. Kami melakukan pemblokiran. ASN ada yang ngamuk di kantor. Kami tunjukan surat kuasa, tapi mereka tidak mengakuinya," ungkap Frangky. 


Lanjutnya, selain itu mereka juga mendapat tekanan luar biasa dari ASN. “Jadi satu persatu kami buka blokir. Terjadi kericuhan dalam lingkungan pemkab. Kewenangan memotong ada di pemerintah. Kalau disuruh memotong kami akan potong," katanya. 

Bahkan, BNI punya itikad baik memotong kredit ASN. Tapi blokir yang telah mereka lakukan, justru diminta untuk dibuka. "Ada dua pejabat pemkab yang menghubungi kami, saat itu kalau sampai jam 2 siang kami tidak menemui mereka, RKUD yang di BNI akan dipindahkan lagi," jelasnya. 

Sementara itu, Welty berterima kasih atas kesepakatan antara BSG dan BNI yang telah disampaikan dalam RDP. "Jika ada tekanan atau kendala, sampaikan kepada kami. Kami berharap kesepakatan ini mulai dilaksanakan dalam minggu ini sampai 1 Maret sudah tuntas," ujarnya.  Turut hadir Anggota Dewan Dedi Senduk, Slamet Kohongia, Sunny Dampi, I Nengah Sukarma, Swempry Rugian, Masud Lauma dan Ferry Rengkuan.(cw-03/ite)

Kirim Komentar