12 Feb 2019 09:01
Catatan OJK, Kebanyakan Berakhir Konflik

Debt Collector Tarik Ratusan Motor

MyPassion

MANADOPOSTONLINE.COM—Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Sulutgomalut, selang tahun 2018 lalu mencatat ratusan kasus pengaduan masyarakat atau nasabah, terkait penarikan perusahaan pembiayaan kendaraan.

Diungkapkan Kepala OJK Sulutgomalut Slamet Wibowo, ratusan kasus penarikan kendaraan bermotor tersebut cenderung berakhir konflik. “Bahkan, sampai konsumen tak jarang terluka itu ada ratusan yang masuk ke meja kita. Memang, masih perlu menjadi perhatian serius. Tak hanya debitur, tapi masyarakat yang menjadi objek juga," ungkapnya.

Menurutnya, masih perlunya peningkatan dan literasi pemahaman, mekanisme pembayaran dan konsekuensinya terhadap proses kepemilikan kendaraan bermotor melalui jalur kredit.

"Karena tak jarang masyarakat, baru di angsuran pertama saja sudah menunggak. Hal ini yang kemudian membuat perusahaan finance was-was. Takut barang yang dikreditkan dibawa lari atau digelapkan. Makanya, seringkali kita menemukan pengaduan dari masyarakat atas tindakan oknum debt collector yang di luar seharusnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Industri Keuangan Non Bank, Pasar Modal, dan DPK Ahmad Husain menambahkan, penarikan kendaraan bermotor lebih dikarenakan debitur lalai memenuhi kewajiban yang disepakati dalam kontrak awal pembiayaan kendaraan.

"Apalagi kalau pembiayaan tersebut terikat dengan perjanjian atau jaminan fidusia sehingga memberikan hak hukum kepada kreditur (finance) melakukan panarikan berdasarkan kesepakatan kontrak dan UU Fidusia," terangnya.

Tapi kalau cara eksekusi kendaraan bermotor lanjutnya, menimbulkan indikasi perbuatan pidana (pasal perampasan dengan kekerasan), apalagi kalau dapat dibuktikan dengan visum. Maka, debitur bisa menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Terkait perbuatan indikasi pidana bisa dilaporkan. Apalagi, jika si oknum debt collector melakukan eksekusi kendaraan yang notabenenya tak terikat dengan jaminan fidusia," timpalnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sulut Kombespol Ibrahim Tompo membenarkan hal tersebut bisa ditindaklanjuti pihaknya. Pasalnya, tak jarang masuk laporan ke Polda Sulut. Soal modus penarikan kendaraan atas dasar perjanjian fidusia, tapi kenyataannya tak bisa menunjukkan sertifikat. “Jika ini terjadi maka bisa digolongkan pencurian dengan pemberatan atau kekerasan. Pencurian dengan pemberatan atau kekerasan bisa dijerat dengan KUHP pasal 365. Bisa diancam sampai 12 tahun penjara,” kata Tompo.(***)

Kirim Komentar