12 Feb 2019 11:01

Alih Fungsi Lahan Manggrove Bajo di Minsel Bermasalah, GMPK : Ada Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Masalah Lingkungan

MyPassion
Deany Keintjem

MANADOPOSTONLINE.COM—Masyarakat mempertanyakan adanya pembangunan tambak udang dan villa di kawasan hutan manggrove di Desa Bajo, Kecamatan Tatapaan. Diduga, jual beli lahan ilegal terjadi.

Pasalnya, sampai saat ini pemerintah belum pernah mengeluarkan izin serta sertifikat untuk lahan pembebasan lahan manggrove di daerah tersebut. Yang disayangkan masyarakat, belum adanya upaya pencegahan yang berarti terkait hal tersebut.

"Informasinya, bahkan ada lahan yang telah bersertifikat. Jadi memang sangat dipertanyakan legalitasnya. Kami juga mencium adanya ketidakberesan dalam proses pembabatan dan alihfungsi lahan mangrove itu. Pasti ada aktor di balik ini yang melakukan jual beli. Ini bisa dikategorikan tindak pidana korupsi," ungkap Ketua LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Minsel Jhon Senduk, Senin (11/2).

Dia menambahkan, hal ini harus ada campur tangan pihak kepolisian dan kejaksaan. "Sebab akan sangat tidak benar ketika lahan tempat bertumbuhnya manggrove yang dilindungi undang-undang malah disertifikat hak milik oleh seseorang. Jadi kita minta supaya diusut tuntas melalui jalur hukum. Sudah merusak lingkungan hidup akan jadi ancaman kejahatan serius. Ditambah lagi jika benar ada penyalahgunaan wewenang," tukas Senduk.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Minsel Deany Keintjem menegaskan pihaknya belum pernah menerbitkan sertifikat di wilayah tersebut. "Selama saya menjabat, belum pernah saya keluarkan sertifikat untuk alih fungsi lahan hutan manggrove untuk dijadikan tambak ataupun villa. Saya juga sudah cek data-data yang ada dan memang tidak pernag ada penerbitan sertifkat di sana," bebernya.

Dia menegaskan, terkait penerbitan sertifikat tanah, pihaknya harus terlebih dahulu mendapatkan izin atau rekomendasi dari pemkab untuk diterbitkan. "Apalagi kalau menyangkut alih fungsi maggrove ke tambak dan villa itu kan harus ada rekomendasi pemerintah soal HGU dan lainnya. Tapi selama ini belum ada. Jadi kalau ilegal atau tidak itu pemkab yang menilai," tandasnya.(rgm/tan)

Kirim Komentar