11 Feb 2019 09:02

Puluhan Lapas Rawan Pelanggaran

MyPassion
Ilustrasi

Ditjenpas Kemenkum HAM memastikan bahwa mereka tidak akan pandang bulu. Narapidana yang kedapatan melanggar aturan bakal disanksi tegas. Mulai pencabutan hak mendapat remisi sampai dipindah ke lapas maximum security. Sementara itu, petugas atau pejabat yang melanggar aturan bisa dipecat. ”Kalau memang terbukti ada pembiayaran ya bisa dievaluasi untuk di stafkan atau dimutasikan ke jabatan yang lain,” tegas Ade.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Club Gigih Guntoro menyampaikan bahwa persoalan di lingkungan pemasyarakatan yang terus berulang menunjukkan adanya permasalahan besar dengan sistem dalam pemasyarakatan itu sendiri. Karena itu, Gigih pun berharap ada langkah-langkah revolusioner dalam penegakan hukum dalam lapas.

Pertama, kata dia, Ditjenpas Kemenkum HAM harus secara konsisten dan tegas menegakan hukum secara terukur baik terhadap napi maupun petugas yang terlibat dalam skandal kejahatan. Kedua Kemenkum HAM harus berani melakukan audit dan pembersihan terhadap pejabat-pejabat yang terlibat langsung dan tidak langsung terjadinya praktik kejahatan. Seperti kejahatan peredaran narkoba yang begitu masif dikendalikan dalam lapas.

”Jika kita mencermati, kejahatan peredaran narkoba yang dikendalikan di lapas selama ini tidak mampu ditangkal sedini mungkin oleh kalapas itu sendiri,” paparnya. Peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan bukanlah rahasia umum. Berdasarkan temuan Badan Nasional Narkotika sepanjang awal tahun 2019, sebanyak 73,949 kg sabu dari Medan dikendalikan seorang napi di LP Tanjung Gusta Medan.

Terkait polemik pemberian remisi yang sempat jadi sorotan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengomentari keputusan Presiden Joko Widodo mencabut pemberian remisi kepada I Nyoman Susrama. Seperti diketahui pemberian remisi kepada Susrama mendapatkan protes dari publik. Mulai dari kalangan jurnalis dan masyarakat umum.

Pemicunya adalah Susrama merupakan otak pembunuhan berencana kepada Jurnalis Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. Atas kasus tersebut, Susrama dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dengan pencabutan pemberian remisi itu, Susrama tetap mendapatkan hukuman penjara seumur hidup.

JK menuturkan pemberian remisi maupun pencabutan remisi merupakan hak prerogratif Presiden. ’’Remisi diberikan oleh Menteri bisa dicabut,’’ katanya di rumah dinas Wakil Presiden usai menerima Fahrul Amin, bocah penghafal Alquran dan tunanetra kemarin (10/2). Dia juga tidak menampik bahwa banyaknya desakan dari masyarakat, sehingga berujung dicabutnya pemberian remisi kepada Susrama.

Dia menyampaikan bahwa Presiden Jokowi tentu mendengarkan aspirasi masyarakat. ’’Bahkan kalau pembunuh wartawan ada dua hal,’’ katanya. Yaitu tindakan kriminal dan yang kedua adalah merusak kebebasan pers. Jadi menurut JK pada kasus ini, terjadi dua pelanggaran yang dilakukan oleh Susrama. (syn/tyo/wan)

12
Kirim Komentar