11 Feb 2019 13:56

Kejati Sulut Dukung Pencanangan Zona WBK dan WBBM

MyPassion
M. Roskanedi

MANADOPOSTONLINE.COM--Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) mengelar kegiatan mendukung pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)  di Aula Kantor Kejati Senin, (11/2).

Kepala Kejati M. Roskanedi SH mengatakan, pesatnya perkembangan tehknologi informasi maupun transportasi menjadikan masyarakat lebih dinamis. "Masyarakat di era milenial menuntut terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Untuk itu Kejati sebagai institusi penegak hukum turut berpartisipasi aktif dan responsif tergadap tuntutan dinamika masyarakat,"katanya dalam sambutan

Lanjut Roskanedi, sudah saatnya Kejati melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. "Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional, sejalan dengan itu Pemerintah sejak tahun 2010 telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi,"bebernya

"Peraturan tersebut mempunyai tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik,"jelasnya

Lebih lanjut Roskanedi menjelaskan, dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran tersebut diterbitkanlah Peraturan Menpan dan RB nomr 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

"Peraturan tersebut oleh Kejaksaan RI ditindaklanjuti dengan peraturan Jaksa Agung PER-004/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Tahun 2015-2019, maka Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara perlu secara nyata melaksanakan reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas,"ujar Kepala Kejati.

(Opan)

Kirim Komentar