11 Feb 2019 08:27

Denny Tewu: Politisi Wajib Transparan

MyPassion
Denny Tewu

MANADOPOSTONLINE.COM — Menjadi suatu keharusan setiap wakil rakyat mengedepankan transparansi. Menanggapi  ketentuan KPU agar caleg pemilu 2019  harus menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) paling lambat tujuh hari setelah penetapan hasil pemilu, DR ML Denny Tewu, calon DPD RI 2019-2024 menyampaikan bahwa  ia sudah menyerahkannya sejak awal di KPK bahkan semua ketentuan termasuk Laporan Dana Kampanye,

“Saya selalu melaporkan sesuai agenda yang telah ditetapkan KPU, bukan hanya sekedar pelengkap administrasi melainkan sebagai bentuk komitmen mengedepankan integritas dan kedisiplinan,” jelas Tewu.

Menurut Doktor Manajemen Bisnis Akuntansi ini ketentuan pelaporan tersebut baik adanya karena merupakan bukti transparansinya pejabat negara di dalam menjalankan tugas. “Agar masyarakat juga bisa menilai kejujuran dan keterbukaan serta kedisiplinan para pejabat negara atas harta harta kekayaan yang dimilikinya. Dan ia juga berpandangan pelaporan ini sebaiknya dilakukan setiap tahun seperti pelaporan pajak,” lanjut alumnus Universitas Trisakti ini.

Denny melihat bisa juga ada korelasi antara penyerahan LHKPN dengan korupsi, karena korupsii bisa dikarenakan kelalaian administrasi. “Akibat ketidakdisiplinan pada hal-hal yang kecil bisa terjadi kelalaian pada hal-hal yang lebih besar lagi, termasuk menjadi tersangka korupsi karena kelalaian atas administrasi yang tidak disampaikan, seperti grativikasi dan lain sebagainya,” terangnya.

Sangat disayangkan apabila komitmen mengedepankan transparansi dikesampingkan. “DPRD Sulut Sebagai salah satu wilayah yang disebut KPK tidak menyampaikan LHKPN di tahun 2018, ke depannya perlu didorong agar politisi Sulut lebih memperhatikan masalah administrasi seperti ini, karena kelalaian atau ketidakdisiplinan bisa berakibat fatal bagi karier seorang politisi,” lanjut penerima penghargaan Pemimpin Politik Kristen tahun 2011 ini.

Jika nantinya masyarakat Sulut mempercayakannya untuk duduk di DPD RI, ia pasti memenuhi ketentuan dan kewajiban tersebut. “Saya melakukan karena sudah biasa melakukannya seperti pelaporan pajak, dan kalau tidak ada yang disembunyikan kenapa lamban?” tukasnya.(wam)

Kirim Komentar