01 Feb 2019 14:45

Gaji Pegawai Setara PNS Ditanggung APBN

MyPassion
Wakiran

MANADO—Calon P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) asal Sulut tak perlu galau. Pendaftaran P3K dari honorer K2 (kategori dua) tetap dilaksanakan sesuai rencana semula, yakni Februari 2019. Alasannya seluruh daerah sudah siap melakukan perekrutan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengatakan hal tersebut, setelah memastikan para kepala daerah tidak lagi mempersoalkan masalah gaji PPPK.

“Kemarin para kepala daerah itu salah persepsi. Mereka pikir gaji PPPK ditanggung daerah. Padahal PPPK itu kan aparatur sipil negara juga jadi sumber gajinya lewat APBN hanya ditransfer ke daerah dalam bentuk DAU (dana alokasi umum),” kata Menteri Syafruddin usai acara evaluasi kinerja dan resolusi 2019 KemenPAN-RB di Jakarta, Kamis (31/1) dilansir dari JPNN (grup Manado Post).

Dia mengungkapkan, setelah mengetahui sumber dananya dari DAU, lebih dari 50 persen pemda siap melakukan rekrutmen. Rekrutmen tahap awal sebanyak 75 ribu ini sangat penting untuk memenuhi janji pemerintah kepada honorer K2. “Saya rasa sudah selesai lah masalah gaji. Semuanya sudah jelas. Enggak usah lagi diperdebatkan," tandasnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut Femmy Suluh menyebutkan, pengusulan harus dilakukan daerah, karena daerah yang mengetahui persis kebutuhannya. “Mekanismenya sama dengan CPNS. Kita yang usulkan dari daerah untuk formasi. Karena kan untuk kebutuhan, daerah yang lebih mengetahui. Yang pasti harus sesuai kebutuhan daerah. Dan yang memang kurang sesuai skala nasional adalah guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian. Tetap tiga ini yang akan menjadi prioritas," imbuhnya.

Dirinya mengatakan, untuk formasi masih didominasi guru. Pasalnya, Pemprov masih kekurangan 700-1.000 guru yang kemungkinan akan juga diusulkan untuk P3K ini. Dan itu juga, hanya untuk guru SMA dan SMK sesuai kewenangan provinsi. Sedangkan kebutuhan untuk penyuluh pertanian menurut Suluh, masih berjumlah ratusan.

"Penyuluh pertanian kita kan sekarang cuma ada 16 orang. Padahal kebutuhan kita masih ratusan. Jadi akan banyak usulan kita untuk formasi. Ini masih kita bicarakan secara detail. Karena kan, kita juga masih mempertimbangkan soal anggaran gajinya. Dan kita juga masih menunggu Juknis," ungkapnya.

Suluh juga mengatakan, untuk gaji P3K ini akan setara dengan PNS. Pasalnya P3K juga akan mendapatkan NIP selayaknya PNS. Namun Pemprov dan pemerintah pusat sementara mematangkan rencana tersebut, pasalnya dalam APBD tahun 2019 Pemprov tidak mengalokasikan anggaran untuk gaji PNS.

"Gaji P3K jika menggunakan APBD, tetap harus dialokasikan. Dan kita tidak alokasikan tahun ini. Karena sudah ditetapkan sejak 2018 lalu. Jadi kita masih bahas secara dalam terkait hal ini. Kemungkinan akan diatur dalam APBD. Atau juga bisa melalui APBN. Nanti kita lihat di Juknis nanti," ucapnya.

Untuk seleksi nanti menurut Suluh, akan tetap menggunakan sistem CAT. Hasilnya juga, akan diukur melalui passing grade namun tidak seperti CPNS yang lalu. Namun tahapannya, sama yakni ada Tes Kompetensi Dasar (TKD), Tes Kompetensi Bidang (TKB) dan wawancara.

“Jadi pengangkat PPPK ini lebih bersifat teknis. Jadi memang harus ada passing grade. Namun tidak seperti CPNS. Mungkin sedikit lebih rendah. Tapi ada juga persyaratan. Yakni kualifikasi pendidikan dan lain-lain harus sesuai. Dan kita masih menunggu Juknis untuk hal tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado Wakiran mengatakan, sampai sekarang belum ada kuota atau formasi yang ditetapkan pusat. Pihaknya, masih mematangkan terkait usulan-usulan daerah mengenai anggaran.

“Memang diwacanakan pelaksanaan pada Februari nanti. Namun itu masih tentatif. Jika pembahasan anggaran telah selesai. Maka dalam waktu dekat dibuka. Nanti ada Juknis yang mengatur hal tersebut. Dan kita masih menunggu. Yang pasti formasi sama seperti lalu. Hanya prioritas, yakni guru, tenaga pendidikan dan penyuluh pertanian,” tandasnya.(tr-02/gnr)

Kirim Komentar