10 Jan 2019 09:29
Dikelola BUMD

Diusul ke Pusat, Tambang Rakyat Bakal Dilegalkan

MyPassion
Steven Kandouw

MANADO—Wilayah Tambang Rakyat (WTR) yang berada di Alason, Minahasa Tenggara (Mitra) dan Tanoyan, Bolaang Mongondow (Bolmong) akan dilegalkan. Kedua WTR ini nantinya dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut BA Tinungki, Rabu (9/1) kemarin.

 

"Jadi di tahun ini, kita bakal mengusulkan dua WTR ke pusat untuk dilegalkan. Memang harus kita lakukan daripada di wilayah tersebut menjadi tambang liar dan berbahaya. WTR Alason dan Tanoyan, memang menjadi wilayah tambang ilegal sekarang ini. Jadi ke depannya, akan menggandeng BUMD. Juga bisa menggandeng investor dengan perjanjian lokal mendapatkan 51 persen dan investor mendapatkan 49 persen dari keuntungan," ujarnya.

Lanjutnya, upaya ini sebagai tindak lanjut dari penekanan tambang ilegal. “Dari pada ilegal dan semuanya tidak memenuhi syarat, kesejahteraan masyarakat juga kurang, lebih baik kita buat WPR. Otomatis ada izin. Memang Pak Gubernur, berkomitmen tidak mengeluarkan izin tambang khususnya mineral. Namun untuk WPR ini ada izin khusus, dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penekanan tambang ilegal," tuturnya.

Terpisah, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw membenarkan, tambang liar akan dilegalkan dengan cara pengalih-statusan menjadi tambang rakyat. Menurutnya, stakeholder yang terlibat harus segera mengawal masalah ini.

"Jadi memang tambang yang liar-liar ini, akan kita buat legal. Karena kenapa dibuatkan legal? Agar supaya standarisasi di pertambangan tersebut jelas. Kan kalau liar, ketika terjadi masalah tidak ada yang bisa tanggung jawab. Ini yang memang kita harapkan agar semuanya sesuai dengan regulasi. Jadi kita bentuk WPR ini. Nanti pusat yang bakal terbitkan Juknisnya," ungkapnya. (tr-02/can)

Kirim Komentar