09 Jan 2019 16:36

Sering Menang Tender di PUPR, KPK Selidiki 2 Perusahaan Berikut

MyPassion
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. KPK menduga adanya kejanggalan terkait dua perusahaan yang kerap memenangkan tender di Kementerian PUPR. (Dok.JawaPos.com)

MANADOPOSTONLINE.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah kejanggalan pada salah satu proyek di Kementerian PUPR.

Yakni terkait kasus korupsi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kejanggalan tersebut soal dua perusahaan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) dan PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) yang kerap memenangkan tender sejumlah proyek.

Febri menjelaskan, ada temuan bahwa dua perusahaan disebut-sebut dimiliki satu keluarga. Bila ditelisik dari sebaran dugaan suap terkait proyek air minum ini dan proyek-proyek lain yang juga dipegang oleh PT WKE dan PT TSP, KPK menduga kasus SPAM di PUPR bisa saja terjadi secara sistematis.

"Kami sudah mengidentifikasi kejanggalan-kejanggalan itu. Kami menduga sudah ada pembagian di antara kedua perusahaan untuk nilai-nilai proyek tertentu," ujar Febri saat dikonfirmasi seperti dilansir dari JawaPos.com, Selasa (8/1)

Dia menyatakan, kejanggalan-kejanggalan tersebut tengah didalami lebih lanjut dan sudah diidentifikasi oleh tim penyidik KPK.

Apabila terbukti, tidak menutup kemungkinan KPK juga menjerat korporasi dalam kasus ini.

"Kami dalami dulu pokok perkaranya, jika nanti jika ditemukan, misalnya perbuatan itu terjadi secara sistematis oleh korporasi, maka tentu tidak tertutup kemungkinan akan didalami lebih lanjut," jelasnya.

Dalam kasus ini ada delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan SPAM. Para tersangka juga sudah ditahan.

Dari delapan orang tersangka, empat di antaranya merupakan pejabat Kementerian PUPR, yakni pejabat pembuat komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Katulampa Meina Waro Kustinah; PPK SPAM Darurat Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Sedangkan empat orang lainnya dari pihak swasta, yakni Dirut dan Direktur PT WKE, Budi Suharto serta Lily Sundarsih; dua direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa, Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo.

Jumlah suap yang diduga diterima para pejabat Kementerian PUPR itu ialah Rp 5,3 miliar, USD 5.000, dan SGD 22.100. Uang itu diduga merupakan bagian fee 10 persen dari total nilai proyek Rp 429 miliar yang didapat oleh kedua perusahaan itu. (JawaPos.com)

Kirim Komentar