13 Des 2018 08:29

2019, Kuota Haji 221 Ribu

MyPassion

Menurutnya perluasan implementasi fast track tersebut perlu, karena bisa memudahkan jamaah. Mereka tidak perlu lagi antri lama dalam proses imigrasi di bandara Jeddah atau Madinah. Terkait permintaan ini, pemerintah Saudi masih mengkajinya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mewacanakan agar antrean jamaah haji itu dibuat secara nasional. Bukan tiap kabupaten/kota seperti selama ini. Hal itu dilakukan agar antara satu daerah dengan daerah lain bisa tidak terjadi selisih yang terlalu jauh.

”Ada yang karena daerahnya yang (antrean haji, Red) kurang 15 tahun, tapi ada juga yang 40 tahun, menjadi kurang adil. Sehingga perlu dibicarakan daftar tunggu itu daftar tunggu nasional bukan daftar tunggu kabupaten,” ujar JK saat membuka rapat kerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta, kemarin (12/12).

Dampak dari antrean yang panjang di satu daerah itu mendorong orang untuk melakukan cara-cara yang tak lazim. Misalnya ada orang yang berpindah data KTP hanya untuk mengincar jatah dari kabupaten yang lebih sedikit daftar antreannya.

”Dulu banyak orang Makassar banyak yang ambil KTP Jogya. Ambil KTP Yogya, mendaftar di Yogya sehingga menunggu 15 tahun dibanding di Pare-pare atau di Sengkang 30 tahun atau di Aceh,” ungkap pria berdarah Bugis itu.

Daftar tunggu yang panjang itu juga mendorong agar BPKH bisa memanfaatkan dana setoran awal haji agar tidak turun nilainya. JK mengusulkan agar dana tersebut diinvestasikan ke sektor-sektor infrastruktur seperti jalan tol dan pembangkit listrik.

Sedangkan investasi seperti deposito meskipun lebih kecil risikonya tetapi nilai uang bisa tergerus. Apalagi, pembayaran oleh jamaah menggunakan rupiah. Sedangkan untuk biaya-biaya penyelenggaraan haji dengan dollar atau rial.

”Kalau berani beli itu jalan tol Jakarta-Bandung, pasti feasible. Beli pembangkit listrik dari PLN, itu pasti nilainya lebih tinggi,” ujar JK. Dia menyarankan nilai internal rate of return (irr) setidaknya harus 15 persen. BPKH saat ini mengelola dana sektiar Rp 111,8 triliun. beberapa instrumen investasi yang sudah dijajaki antara lain kerjasama investasi di Arab Saudi berupa hotel, permakanan, dan transportasi.(jpg/tan)

12
Kirim Komentar