06 Des 2018 14:37

Perketat Dana Kampanye, Sumber Tak Jelas `Disita` Negara

MyPassion
Salman Saelangi

MANADO—Ada beberapa hal yang secara umum perlu diketahui oleh peserta pemilu dalam agenda tahapan kampanye pemilu 2019. Lebih khususnya, pendalaman mengenai Laporan Dana Kampanye (LDK).

Rabu (5/11) kepada Manado Post, Komisioner KPU Divisi SDM dan Parmas Salman Saelangi menjelaskan, peserta pemilu harus paham mengenai Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LSDK) dan Laporan Pemasukan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). "Peserta pemilu harus mampu mencermati, menyusun, dan memasukkan LDK tersebut sebagaimana diatur dalam PKPU," bebernya.

Selanjutnya Saelangi menegaskan ini sangat penting untuk diketahui oleh peserta pemilu, sehingga mereka tidak menganggapnya hal sepele. Tambahnya, batas sumbangan dana kampanye (DK) yang boleh masuk ke rekening peserta pemilu, sebanyak Rp 2,5 miliar untuk pribadi dan Rp 25 miliar dari badan, Rp 1,5 miliar dari lembaga, dan Rp 750 juta untuk DPD.

Sementara itu lanjutnya, ada hal-hal yang dilarang dalam hal penerimaan sumbangan dana kampanye itu. “Dilarang menerima sumbangan dana kampanye dari pemerintah di luar negeri atau orang ataupun badan swasta dari negara asing. Kemudian penyumbang yang tidak memiliki identitas jelas,” tegasnya.

Terakhir, dana kampanye dari  hasil tindakan pidana yang  putusan pengadilannya berkekuatan hukum kuat juga dilarang. "Jika ada dana-dana yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan peserta pemilu sudah terlanjur menerimanya, maka harus dikembalikan ke kas negara. Tentunya wajib melapor ke KPU. Jika tidak melaksanakannya, ada pidana yang menanti," bebernya.(ctr-04/gel)

Kirim Komentar