06 Des 2018 13:49

Percepat Pelayanan Dengan OSS

MyPassion
Asisten II Pemkab Bolmong Yudha Rantung memberikan arahan di sosialisasi pedoman dan tata cara pelayanan perizinan serta non perizinan. (Dewi Muntia/MP)

MANADOPOSTONLINE.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong akan segera menerapkan Online Single Submission (OSS). Hal ini terungkap dalam sosialisasi pedoman dan tata cara pelayanan perizinan serta non perizinan, yang digelar Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP), di Kantor Bupati Bolmong, Rabu (5/12) kemarin.

Bupati Bolmong Yasti Soepredjo diwakili Asisten II Pemkab Bolmong Yudha Rantung mengatakan, pengurusan izin melalui online maknanya penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Lanjutnya, melalui aplikasi secara online pengusaha yang ingin mmengurus izin bisa langsung mengetahui proses pengurusan berjalan atau tidak, karena sektor pelayanan publik sudah terintegrasi secara online.  “Aplikasi OSS adalah aplikasi berbasis web berwujud online dalam mengurus izin dan terintegrasi secara elektronik,” katanya, dalam sambutanya.

Menurut dia, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 24/2018,  disebutkan cara mendaftar kegiatan pertama-tama dengan mengakses laman OSS. Aplikasi ini sangat diperlukan karena dapat mempercepat proses perizinan, di samping itu akan memberikan efek positif. "Saya sangat mendukung penuh aplikasi OSS di perizinan terpadu secara online. Karena komitmen pemkab dalam meningkatkan pelayanan publik," ungkap Yasti.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Iryanto Husain menjelaskan, setelah NPWP selesai, OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha. Katanya, NIB dikeluarkan dalam bentuk 13 digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik.

“NIB akan berfungsi sebagai identitas berusaha dan dapat digunakan pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Termasuk saat harus memenuhi persyaratan lain untuk izin usaha dan izin komersial atau operasional,” jelasnya.

Dia menambahkan, NIB juga akan berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan hak akses kepabeanan. “Pelaku usaha yang telah menerima NIB sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan," pungkasnya. (cw-03/ite)

Kirim Komentar