03 Des 2018 14:46

227 Warga Pisang jadi WNI, Yasonna: KTP Sudah Bisa Dibuat

MyPassion
PENEGASAN: Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey Sabtu menyerahkan 227 dokumen penegasan kewarganegaraan bagi masyarakat keturunan Filipina-Sangihe (Pisang).

MANADO—Sebanyak 227 warga berketurunan Filipina-Sangihe (Pisang) kini resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pekan lalu resmi memberikan surat penegasan kewarganegaraan terhadap mereka. Diketahui, mereka telah puluhan tahun tidak memiliki kejelasan terkait kewarganegaraan.

"Jadi konstitusi kita menganut prinsip perlindungan maksimal bagi segenap bangsa. Dan itu telah ditegaskan melalui pasal 28D ayat 4 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Ya dengan demikian, maka kita harus pertegas semua dokumen bagi warga negara yang menetap di Indonesia," ucap Yasonna.

Dengan dikukuhkannya 227 warga keturunan Pisang ini, maka menurut Yasonna, negara telah mengambil peran terdepan dalam membuka ruang aksebilitas hak atas status kewarganegaraan.

Sebutnya juga, kasus Pisang ini memang menjadi permasalahan yang umumnya terjadi di semua wilayah perbatasan.

"Jadi mereka masuk ke wilayah Bitung dan Sangihe dahulu dengan maksud mencari nafkah yang lebih melalui pekerjaan nelayan. Dan kedatangan mereka itu, tidak dilengkapi dokumen atas penegasan warga negara. Dengan tidak memiliki dokumen ini sehingga warga keturunan Filipina-Sangihe ini berada diketidakjelasan terhadap status warga negara mereka. Dan pemukim yang tidak memiliki dokumen ini, dapat menimbulkan gangguan kemanan nasional terutama paham radikal," katanya.

Dari 2007 menurut Yasonna, ada sebanyak 499 permohonan penegasan status warga negara yang diajukan Pemkot Bitung. Namun dari hasil penelitian dan kajian dokumen, pihak kementerian hanya menyetujui 227 dokumen untuk disahkan.

"Jadi pemberian dokumen ini, karena warga keturunan Filipina Sangihe ini telah beranak cucu di wilayah Bitung dan Sangihe. Dan ini juga merupakan awal bagi pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia baik hak keperdataan, politik, dan hak sebagai warga negara lainnya. Jadi dengan penegasan ini, maka 227 warga negara Filipina-Sangihe sudah dapat membuat KTP ataupun akta kelahiran bagi anak mereka," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) mengatakan, masih banyak masyarakat yang bermukim di wilayah Bitung dan Sangihe tidak dapat diselesaikan status kewarganegaraan mereka. Itu karena, dokumen yang diusulkan masih dianggap kurang dan perlu lagi dilengkapi.

"Pemerintah tentu akan sangat terbuka jika memang semua dokumen lengkap. Dan saya harap, masalah kewarganegaraan ini akan dapat diselesaikan secara bertahap ke depannya. Karena itu, nantinya, penyerahan surat penegasan ini akan kembali dilakukan jika memang dari hasil evaluasi semua keturunan Filipina-Sangihe ini sudah dianggap lengkap dan berhak menerima penegasan kewarganegaraan tersebut," ucapnya.

Menurut OD, penegasan status warga negara tersebut sangat penting. Itu agar supaya, dalam bekerja tidak diuber-uber petugas pendataan dan kemanan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki hak dan kewenangan dalam menerbitkan surat penegasan kewarganegaraan. Karena itu, semua dokumen harus diusulkan ke pusat untuk dikaji. (tr-02/can)

Kirim Komentar