20 Nov 2018 12:47

Tumundo: 90 Persen Berasal dari Desa, Pemdes Wajib Cegah PMI Ilegal

MyPassion
ErnyTumundo

MANADOPOSTONLINE.COM—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) meminta pemerintah desa (pemdes) dapat mencegah warganya menjadi pekerja migran indonesia (PMI) ilegal. Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah (Disnakertrans) Sulut Erny Tumundo, Senin (19/11).

"Memang keterlibatan pemdes dalam mencegah warganya menjadi PMI ilegal sangat penting. Dan mereka penentu utama. Karena 90 persen yang menjadi PMI itu adalah masyarakat yang berasal dari desa. Jadi pemdes harus mampu memfasilitasi bagi warganya yang berkeinginan menjadi pekerja migran melalui prosedur yang benar dan legal. Dengan itu, maka PMI ilegal akan mampu kita cegah," tuturnya.

Banyaknya calo yang beredar di desa selama ini, menurut Tumundo, menyebabkan aparatur pemdes tak mengetahui ada warganya bekerja di luar negeri. Karena itu, deteksi awal dan menjadi fasilitator sangatlah penting untuk dilakukan pemdes.

"Keterlibatan aparat desa perlu diperkuat. Kita juga berupaya agar semua pemdes dapat mengetahui semua alur dan prosedur. Karena itu, saya berharap agar pemdes menjadi pintu utama bagi warga desa menjadi PMI legal atau sah" ujarnya.

Selama ini, lanjutnya, data WNI yang menjadi pekerja migran tidak terkelola baik. “Misalnya pengalaman pemerintah pusat saat mengirim jenazah pekerja migran ke daerah A ternyata pekerja migran tersebut asal daerah B. Dan ini pernah terjadi. Kenapa? Karena prosesnya di luar, pemerintah desa bahkan tak tahu ada warganya keluar negeri karena calo-calo mengambil dan memprosesnya di luar daerah. Ini perlu diatasi bersama," tandasnya.(tr-02/can)

Kirim Komentar