20 Nov 2018 12:55

Regulasi KKP Hambat Industri Perikanan di Sulut

MyPassion
Olly Dondokambey

MANADOPOSTONLINE.COM—Regulasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai izin kapal 30 GT ke atas harus lewat KKP, dinilai menghambat industri perikanan di Sulawesi Utara (Sulut). Karena itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) belum lama ini, meminta agar ada kesepakatan dan kesepemahaman bersama antara pemprov dan KKP terkait izin tersebut harus segera dilakukan.

"Regulasi ini memang menghambat industri perikanan kita. Namun ini juga bukan hal yang salah. Itu karena pemerintah pusat, ingin agar kelestarian ikan serta kerusakan dan ilegal fishing dapat di atasi. Namun untuk menjaga agar industri kita tidak macet, kita perlu kesepemahaman dan kesepakatan untuk segera menerbitkan izin bagi kapal yang telah sesuai regulasi," ungkapnya.

OD mengatakan, izin tangkap ikan bagi kapal nelayan di bawah 30 GT berada di Pemprov. Sementara, untuk kapal nelayan di atas 30 GT izinnya berada di KKP.

Namun menurutnya, untuk mengantisipasi tidak terpuruknya sejumlah industri karena bahan baku kurang, maka pemprov telah mengeluarkan izin tangkap ikan sementara untuk kapal-kapal yang telah memenuhi persyaratan, yang perizinannya sementara berproses di KKP.

"Izin sementara ini tentu sangat penting untuk segera dikeluarkan. Agar para ABK bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau tidak beroperasi, ABK akan menganggur sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Dan hingga saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut mengeluarkan 36 izin melaut untuk mengatasi lambannya perizinan. Dari 36 kapal itu juga, sudah ada sembilan kapal yang dikeluarkan izin oleh pusat," ucapnya.

Dia juga menerangkan, kesepakatan bersama dengan KKP harus dipercepat. Itu juga untuk mempercepat pengurusan izin bagi kapal yang memenuhi kelengkapan persyaratan sehingga tidak perlu dikeluarkan lagi izin sementara. Sehingga beroperasinya kapal-kapal itu bisa memberikan pasokan ikan kepada industri perikanan Sulut.

"Bahan baku di industri memang waktu lalu sempat terpuruk. Karena kapal kan tidak beroperasi. Jadi ini juga berpengaruh bagi daerah. Dan antisipasi yang harus dilakukan adalah mempercepat izin. Di laut kan banyak yang mengontrol, karena itu izin sangat diperlukan. Kalau tidak semua kapal bakal disita. Karena itu, saya akan berkoordinasi dengan KKP untuk menyeriusi masalah ini," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulut Ronald Sorongan melalui Sekretaris Dinas Haidy Malingkas mengatakan, regulasi tersebut memang memberikan pengaruh terhadap industri perikanan di Sulut. Karena menurutnya, kapal 30 GT ke atas menjadi penyumbang utama dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industri perikanan.

"Memang kapal 30 GT ke atas ini adalah penyumbang terbesar di industri perikanan. Karena itu tentu berpengaruh dengan regulasi tersebut. Izin kan harus dari pusat, dan sekarang mereka baru menggunakan izin pusat. Namun untuk sekarang, sudah sedikit normal karena ada izin sementara. Namun untuk memenuhi kebutuhan industri, kapal ini harus beroperasi," urainya.

Dirinya mengatakan, Sulut masih sangat memungkinkan untuk melakukan penambahan armada pencarian ikan. Karena permintaan industri perikanan, sampai sekarang tidak bisa dipenuhi semua nelayan di Sulut. Apalagi dengan adanya keterlambatan izin, maka kebutuhan bahan baku juga lebih tidak terpenuhi.

"Nelayan kita itu 60-70 persen masih tradisional. Ada yang belum memiliki motor, kalau yang pakai motor laut, semua itu di bawah 5 GT. Jadi otomatis tidak bisa memenuhi kebutuhan industri. Harus yang 30 GT. Karena jumlah tangkapan mereka kan besar. Jadi izin dari pusat memang kita harapkan segera rampung," kuncinya.(tr-02/can)

Kirim Komentar