20 Nov 2018 12:50

OD Minta DPRD Kawal APBD 2019

MyPassion
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyerahkan buku Ranperda APBD Tahun Anggaran 2019 kepada Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw di Ruangan Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (19/11) siang.(Humas Pemprov Sulut)

MANADOPOSTONLINE.COM—Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2019, Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) meminta DPRD Sulut terus mengawalnya.

"Saya mengajak semua pimpinan dan anggota DPRD Sulut untuk terus mengawal kebijakan dan program kerja yang tertata dalam APBD 2019 hingga akhir pelaksanaannya. Dan saya juga berharap agar kita dapat menjaga sinergitas dan komitmen kerja bersama dalam mendukung setiap prioritas pembangunan daerah," ungkapnya.

OD menerangkan, secara teknis program dan kegiatan dalam Ranperda APBD Provinsi Sulut 2019 mengacu pada tema RKPD 2019. Yakni mempercepat kemandirian ekonomi, kedaulatan politik dan budaya melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas yang tersebar di 10 prioritas pembangunan.

"Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, revolusi mental dan reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah termasuk wilayah perbatasan, kedaulatan pangan, trantibmas dan sukses pemilu presiden dan legislatif, peningkatan daya saing investasi, pembangunan pariwisata dan pengelolaan bencana dan mitigasi iklim," terangnya.

Melalui APBD 2019 juga, OD mengatakan, akan merampungkan semua pembangunan infrastruktur ke daerah-daerah. Itu untuk menunjang peningkatan ekonomi setiap daerah. Selain infrastruktur yang menjadi prioritas, ada juga anggaran untuk pemilu yang menurut OD harus digunakan dengan baik.

"Di 2019 nanti kita akan merampungkan pembangunan infrastruktur untuk akses ekonomi ke berbagai wilayah. Di 2019 juga merupakan tahun demokrasi, dimana akan dilangsungkan pemilu presiden dan wakil presiden serta legislatif. Sehingga alokasi anggaran harus dimanfaatkan dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, pengamat pemerintahan Burhan Niode mengatakan, fungsi utama DPRD untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah. Sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan, menurut Niode, tetap berada di tangan gubernur atau bupati dan wali kota.

"Bahkan dalam UU 22/1999, gubernur, bupati dan wali kota diwajibkan mengajukan ranperda dan menetapkannya menjadi peraturan daerah (perda) dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan perda. Namun kekuasaan pertama ada pada gubernur, bupati dan wali kota. Jadi mereka ini yang memang harus sedapat mungkin menjaga penggunaan anggaran mereka," terangnya.

Niode juga mengatakan, kemitraan legislatif dan eksekutif juga harus dijaga berdasarkan asas manfaat dan transparansi yang berbudaya. Agar jangan sampai, dalam penyusunan APBD ada anggaran siluman yang dimasukan untuk menguntungkan kelompok tertentu.

"Kemitraan tentu menjadi kunci utama dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun harus dijaga dengan transparansi yang berbudaya. Semua anggaran harus benar dengan manfaat yang diterima langsung oleh masyarakat. Dan sebisa mungkin, jangan ada titipan proyek serta anggaran siluman untuk menguntungkan kelompok atau pribadi," kuncinya.(tr-02/can)

Kirim Komentar