19 Nov 2018 21:50
SMST ke-31 GMIM

Revisi Tata Gereja GMIM Pemilihan BPMS dan BIPRA!

MyPassion
Pnt Marlon Sumaraw (Istimewa)

MANADOPOSTONLINE.COM - Hati kecil ini sedih waktu menyaksikan Sidang Majelis Sinode ke-79 GMIM bulan Maret lalu. Kala itu, pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) dan kategorial BIPRA GMIM sudah persis memilih pimpinan partai politik. Ada lobi-lobi, intervensi, pressure, bargaining, pemberian uang transport dll. 

Bukan main. Memilih pemimpin umat, secara mata telanjang telah tersaji cara-cara yang tidak gerejawi alias bukan Alkitabiah. Ini tidak mendidik. Sungguh bertolakbelakang dengan khotbah di atas “bukit”. Bertentangan dengan Tata Gereja GMIM yang melarang umat saling mempengaruhi. 

Atas dasar itu, saya support revisi Tata Gereja GMIM. 

Ini saya sampaikan di hari terakhir SMST ke-31, khususnya laporan seksi Bidang Ajaran, Pembinaan dan Penggembalaan. 
Saya menawarkan model yang Gerejawi dan Alkitabiah. Apa itu? Undi. 

Mari baca Perjanjian Baru pada Kisah Para Rasul 1:15. Dikisahkan, Matias terpilih lewat undi setelah Petrus, murid Yesus, bersama sekira 120 orang meminta petunjuk Tuhan. Sebelumnya mereka mengusulkan dua nama yakni Yusuf dan Matias. Lalu mereka sujud berdoa memohon kepada Tuhan yang mengenal hati kedua orang dan memohon tunjukkan siapa yang Dia pilih. Tuhan pun memilih Matias. 

Begitupun pemilihan Ketua BPMS GMIM dan pimpinan BIPRA. Di-Alikitabiah-kan. Titik. Misalnya, rapat sidi di 978 jemaat se-GMIM mengusulkan dua atau tiga nama. Kemudian panitia pemilihan tingkat sinode merekapitulasi dan merangking, dua sampai tiga nama teratas.

Setelah itu, dalam Sidang Sinode, 2300-an pendeta se-GMIM berlutut, berdoa, berpuasa, memohon sungguh-sungguh kepada Roh Kudus yang mengenal hati dua tiga nama teratas. Siapa kena undi, dialah pilihan Roh Kudus. Bukan pilihan manusia atau produk tim sukses. 

Ketua BPMS dan BIPRA yang terpilih otomatis menjadi formatur tunggal. Mereka mengisi jabatan pelayanan lain di BPMS maupun komisi.

Pasca pemilihan, tidak ada lagi cerita si A memilih B. Tidak ada kubu-kubu. Tidak ada yang tersakiti. Tidak ada beban. 
Sayang, hasil SMS lalu mengamanatkan belum bisa dilakukan revisi tata gereja di tahun pelayanan 2018-2023. Periode ini hanya ada perumusan. Menampung apa-apa yang harus direvisi. 

Mutasi pendeta pun sebetulnya belum bagus pengaturannya. Tidak ada penjenjangan karier kependetaan. Di TNI/Polri misalnya. Pangdam XIII Merdeka atau Kapolda Sulut harus dijabat jenderal bintang dua. Seorang Kolonel atau Kombes, apalagi Letkol dan AKBP, belum memenuhi syarat di jabatan Pangdam atau Kapolda. 

Begitupun di GMIM. Mestinya harus melihat senioritas, kepelayanan dan track record. Misalnya mereka yang duduk di BPMS, minimal pernah dua atau tiga kali menjadi Ketua BPMW.

Pun Ketua BPMW, minimal dua atau tiga kali menjadi Ketua BPMJ. 

Salah satu paramater atau indikator, bisa dilihat dari persentase keaktifan jemaat. Apakah meningkat atau tidak. Jika meningkat, berarti pelayanannya baik. Dan jadi penilaian untuk promosi dan demosi. 

Mutasi pendeta GMIM tidak boleh ada unsur like or dislike. Apalagi bila dikaitkan dengan pemilihan BPMS lalu. Hanya saja, bila model undi diterapkan, pasti menghapus cerita-cerita sumbang. (bersambung)

Kirim Komentar