14 Nov 2018 10:36

Legislator Malas Terancam Tak Terima Gaji

MyPassion
KETAT: Kedisiplinan legislator direncanakan bakal diatur dalam Tata Tertib DPRD yang sedang dalam tahap pembahasan. (Angel/MP)

MANADO—Revisi Tata Tertib (Tatib) DPRD sedang dibahas. Selasa (13/11) kemarin, dilakukan pembahasan bersama yang dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Sulut Boy Tumiwa. Beberapa hal terangkat dalam rapat tersebut. Namun yang paling menonjol adalah punishment bagi anggota dewan yang malas ngantor. Baik ikut rapat paripurna maupun pertemuan dengan mitra kerja.

 

Personel panitia khusus Tatib James Karinda mengatakan, sesuai dengan petunjuk menteri, Tatib ini bisa diisi dengan usulan langsung dari anggota DPRD. “Jadi bahasanya, Tatib ini bisa mengandung muatan lokal. Supaya ada lompatan di DPRD Sulut bahkan bisa jadi contoh DPRD lain, kita harus mengatur tentang disiplin legislator,” sebut politikus Partai Demokrat ini.

Diterangkan Karinda, kehadiran ASN sangat ketat. Terlambat apel atau tidak masuk kantor tunjangan kinerja bisa dipotong. “Mengapa tidak ini diatur di Tatib DPRD. Siapa anggota dewan yang tiga kali tidak ikut rapat paripurna serta pertemuan dengan SKPD mitra kerja, gajinya dipotong,” sebut Karinda. Tujuannya bukan saja menghemat uang rakyat, namun juga bisa menumbuhkan disiplin dari para wakil rakyat.

“Logikanya, bagaimana kita bisa memperjuangkan aspirasi konstituen kalau malas ke kantor atau hadir rapat. Sekarang ini, kita masuk kerja atau tidak, gaji tetap diberikan. Padahal sebenarnya kita tidak kerja. Kapan bisa menyalurkan aspirasi masyarakat kalau rapat saja tidak hadir. Kita sudah berdusta pada rakyat,” kata Ketua Komisi IV yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat ini.

Dengan adanya pasal ini, Karinda berharap akan ada perhatian khusus dari legislator pada kedisiplinan. “Mari lakukan reformasi. Punishment ini malah bagi saya ringan karena hanya tiga kali tidak hadir. Ini merupakan muatan lokal yang disebutkan Kemendagri,” tegasnya.

Di sisi lain, Boy Tumiwa mengatakan semua usulan dari personel pansus akan dikirimkan ke kementerian untuk dievaluasi. “Saya rasa jika usulan kita tidak menyalahi aturan lebih tinggi akan disetujui,” sebut politikus PDI Perjuangan. Dia juga menyinggung mengenai pakaian anggota dewan yang bisa diatur di tatib. “Misalnya pakaian daerah atau kearifan lokal lain yang layak diatur di Tatib,” kunci Tumiwa.(gel)

Kirim Komentar