12 Nov 2018 11:16

KUA PPAS di Minahasa Disahkan, Program Diminta Pro Rakyat

MyPassion
Bupati ROR bersama pimpinan DPRD saat rapat paripurna pengesahan KUA PPAS, akhir pekan lalu. (Dok Humas)

MANADOPOSTONLINE.COM — Program kerja yang dianggarkan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA PPAS) diharapkan harus pro rakyat. Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Minahasa Oklen Waleleng di sela Rapat Paripurna l Penandatanganan Nota Kesepakatan Umum APBD dan KUA PPAS Tahun Anggaran 2019, di Gedung DPRD Kabupaten Minahasa, kemaerin (10/11). “Berharap program yang disepakati antara DPRD dan tim anggaran pemda dapat ditindaklanjuti SKPD dengan kegiatan yang ada,” ungkap dia.

Misalnya, lanjut Waleleng, tahun depan program disepakati penambahan damkar dan pembangunan pos unit damkar. “Begitu juga dengan program asuransi kesehatan melalui BPJS. Datanga harus valid supaya tidak ada yang ganda,” imbuh politikus Partai Golkar ini.

Rapat paripurna sendiri dipimpim Ketua DPRD James Rawung didampingi Wakil Ketua Ivonne Andries dan Ventje Mawuntu. Juga dihadiri Bupati Royke Roring didampingi Forkopimda.

Di sisi lain, Bupati ROR mengapresiasi DPRD yang sudah mengesahkan KUA PPAS. “Apresiasi kepada anggota DRPD yang terhormat yang telah menujukkan prestasi yang begitu besar serta pengabdian dan dedikasi yang tinggi dimana dalam mengakomodir berbagi aspirasi dan kebutuhan masyarakat,” kata ROR.

Lanjutnya, hal ini pula tercermin dari selesainya rancangan KUA PPAS APBD 2019 yang bisa disepakati dan ditanda tangani pada rapat paripurna saat ini. “Formulasi tersebut mencerminkan kepekaan dari segenap anggota dewan yang terhormat dalam mewadahi kecenderungan dan dinamika masyarakat yang ada ditanah toar lumimuut. Hal ini juga menunjukan kualitas dan kapabilitas intelektuan ,visi dan kejelian dewan yang terhormat dalam mewujudkan dan mengantisipasi proses kegiatan,” pungkas ROR.

Lebih jauh disampaikannya, kerjasama dan komitmen dari semua menjadi kunci kesejahteraan bagi masyarakat. “Marilah kita semua dapat mengawasi dan mengawal KUA PPAS agar sesuai mekanisme dan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Karena KUA PPAS merupakan dasar untuk kita membahas RAPBD Tahun anggaran 2019,” tandasnya. (tr-03/fgn)

Kirim Komentar