08 Nov 2018 12:01
Deadline Desember

Realisasi BKK Baru 50 Persen, Kabupaten/Kota Terancam Kembalikan Miliaran

MyPassion
Ilustrasi

MANADO—Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemprov Sulut untuk 15 kabupaten/kota se-Sulut terancam harus dikembalikan. Hingga saat ini realisasi baru 50 persen lebih, sementara deadline waktu Desember bulan depan. Hal ini dibenarkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulut Gamy Kawatu, Rabu (7/11).

 

"Jadi bantuan ini hanya sampai Desember. Lewat dari itu, BKK ini hangus. Dan harus dikembalikan. Jadi saya harap, daerah yang menerima BKK ini mempercepat realisasinya. Kita juga akan mengumpulkan semua bukti serta evaluasi dari BKK ini. Karena ini bantuan khusus, maka kita harus mengawasi dan melakukan evaluasi agar tepat sasaran. Dan peruntukannya, untuk fisik olahraga di daerah," ujarnya.

Realisasi BKK ini, menurut Kawatu, berada dikisaran 50 persen. Namun itu menurutnya, telah diinstruksikan untuk digenjot. "Waktu sekarang semakin dekat. Maunya kita itu memang 15 Desember sesuai ketentuan batas realisasi, semua sudah selesai. Karena itu, walaupun sudah dikisaran 50 persen. Namun saya sudah meminta untuk terus digenjot. Karena waktu pelaksanaan tinggal sebulan. Jangan sampai karena anggap remeh sehingga bantuan ini akhirnya kembali kita tarik," ucapnya.

Lanjutnya, BKK ini diberikan dengan jumlah bervariasi. Tergantung dari peserta yang menang dalam perlombaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) waktu lalu.

“Untuk Manado jumlahnya Rp 10 miliar, Bitung Rp 5 miliar dan Minahasa Rp 2,5 miliar. Sedangkan 12 kabupaten/kota lain, diberikan sama banyak yaitu Rp 1 miliar per kabupaten/kota yang turut serta. BKK diperuntukkan untuk kebutuhan fisik olahraga,” urainya.

Sementara itu, pengamat pemerintahan Jhony Lengkong mengatakan, penyaluran BKK sebagai perlu mendapat pengawasan dari masyarkat. Itu menurutnya, agar mencegah adanya penyimpangan yang bisa terjadi.

"Keterlibatan masyarkat dalam penyaluran dana BKK tidak hanya dalam perencanaan dan pelaksanaan program, tapi juga kesadaran masyarakat mutlak harus didorong dalam pengawasan dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Sehingga penggunaan dana BKK akan tepat sasaran dan sesuai dengan aturan teknis yang berlaku," tuturnya.

Menurut Lengkong, hal itu dilakukan agar dana BKK jangan sampai disalahgunakan untuk tujuan yang tidak jelas. Apalagi dana tersebut bersumber dari APBD, sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

"Dana BKK ini ditujukan untuk memberikan stimulan kepada pemerintah daerah untuk dapat memacu perkembangan olahraga. Apalagi untuk sarana dan prasarana olahraga setempat. Untuk itu diharapkan dapat digunakan dalam memberdayakan masyarakat, serta memenuhi unsur pelayanan publik. Serta mendorong pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Karena itu BKK ini sangat penting dalam mendorong 15 kabupaten/kota yang ada di sini," pungkasnya. (tr-02/can)

Kirim Komentar