08 Nov 2018 13:29

Pengangkatan Pj Kumtua di Mitra Dinilai Tabrak Aturan

MyPassion
Gusman Mangero

MANADOPOSTONLINE.COM — Pengangkatan pejabat hukum tua di Minahasa Tenggara terus mendapat sorotan. Pasalnya hingga 2018 tercacat 93 desa tak memiliki hukum tua definitif. Bahkan, pengangkatan penjabat hukum tua yang diambil bukan dari PNS, dinilai tak memiliki dasar hukum yang kuat.

Aktivis Mitra Gusman Mangero menyebutkan, lahirnya Undang-Undang Desa mengubah kebijakan pengangkatan Penjabat Kepala Desa. Yaitu harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil  sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) ).

"Kalau sebelumnya penjabat kepala desa diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/wali kota. Namun saat ini kewenangan tersebut mutlak ada ditangan bupati/wali kota. BPD hanya menyampaikan laporan tentang kekosongan jabatan kepala desa," ujarnya.

Dia pun menyebutkan,  sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 55, 56, 57,58, 82 dan 66 Tahun 2017, pengangkatan Penjabat Kepala Desa adalah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa yang berhenti. "Baik karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri maupun karena diberhentikan," tambahnya.

Keputusan pengkatan penjabat ini dinilai berimbas pada pengelolaan ADD dan dandes yang dikelola para oknum hukum tua yang diangkat tidak secara hukum. Juga dengan semena-mena perangkat desa diberhentikan oknum Penjabat Kepala Desa. "Itu sebetulnya tidak sah secara hukum. Karena yang dapat menganggkat dan memberhentikan aparat desa hanyalah kepala desa definitif. Itu diamanatkan melalui Permendagri No 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun ironisnya praktik ini telah terjadi di hampir semua desa di Mitra. Parahanya lagi para oknum pejabat kepala desa di Mitra diangkat tidak sah secara hukum alias ilegal. Padahal mestinya harus diangkat dari ASN," tandasnya.

Sementara itu, Pengamat Pemerintah Dr Stefanus Sampe  menilai, ini patut dipertanyakan. Sebab di UU No 6 Tahun 2014 sudah diatur dengan jelas tentang pengangkatan kepala desa. “Kalau sampai pengangkatan Pj hukum tua ini tidak berdasar aturan yang ada maka hal ini telah menyalahi aturan. Serta dapat mengganggu jalannya pemerintahan desa. Akan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya mengganggu proses pembangunan desa," kata doktor jebolan University of Canberra, Australia ini.

Selain itu, Sampe menilai hal ini juga akan berdampak pada ketidakjelasan penggunaan dana desa. Sebab PJ kumtua yang bertanggung jawab terhadap dana desa itu sendiri tidak legal. "Sehingga tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengelola dana desa," ujarnya.

Menanggapi hal ini Pemkab Mitra melalui Kabag Hukum Royke Lumingas mengatakan, pengangkatan Pj hukum tua berdasarkan kebijakan daerah. Dengan melihat kondisi di Mitra yang masih kekurangan PNS. "Kami ambil diskresi, apalagi kan untuk desa itu bisa diambil kewenangan dari pemerintah kabupaten. Diskresi kan diambil bukan hanya dalam keadaan darurat perang atau bencana. Namun dilihat dari kebutuhan," ujarnya.

Selain itu, dia mengakui dalam aturan kementerian sudah jelas UU yang ada. Namun melihat kondisi daerah di Mitra, di mana kebutuhan PNS kurang. "Misalnya ada beberapa SKPD kasubagnya tidak ada staf. Kemudian yang jadi kumtua harus yang berkualifikasi. Sehingga kami ambil ini berdasarkan pada kebijakan daerah," tukasnya.

Desa di Mitra Dipimpin Pj Kumtua 

2016: 7

2017: 63

2018: 23

Total: 93

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Mitra.

(cw-01/tan)

Kirim Komentar