22 Okt 2018 10:32

Kerugian Bencana Sulteng Capai 13,82 T

MyPassion

Sementara itu, Anggota Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Alamsyah Saragih menuturkan pihaknya sedang menyiapkan sistemic review terkait dengan penanganan pasca bencana di Sulawesi Tengah. Review itu untuk menilai standard operating procedure (SOP) dalam penanganan pasca bencana masih cukup memadai atau perlu perbaikan. ”Kemungkinan sudah ada SOP. Tapi justru perlu direview tiap saat,” ungkap dia.

Salah satunya terkait dengan institusi yang akan menangani bencana sebesar di Sulteng karena meliputi empat daerah. yakni Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong. Ada usulan untk membentuk semacam Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi seperti saat penanganan pasca gempa di Aceh dan Nias. Tapi, ukurannya lebih kecil. Dari pembicaraan Ombudsman dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kemungkinan dibentuk mini BRR.

”Ombudsman akan melakukan sistemic review apakah dengan hanya satu orang eselon satu cukup untuk menangani fase yang lebih dari tanggap darurat. Karena ini butuh waktu, sekitar dua tahun seperti kata pak wapres JK,” ujar Alamsyah. Sebab, instansi tersebut juga butuh koordinasi dan mengakomodasi orang-orang di luar pemerintah. Seperti tokoh agama dan masyarakat setempat.

Selain itu review itu juga berkaitan dengan penyedian pendanaan untuk bencana. Sebab, selama ini dana cadangan untuk bencana cukup kecil. Alamsyah menilai di Sulteng ada cukup banyak sumber daya alam yang diambil dan menjadi sumber pedapatan daerah.

”Apakah boleh secara otomatis akan bisa dipakai untuk penanganan bencana ini. Situasinya sangat khusus sehinga butuh penanganan khusus. Butuh serangkaian kebijakan untuk itu,” tambah mantan ketua Komisi Informasi Pusat itu.

Untuk membuat review sistemik itu, bakal dibentuk tim di internal ombudsman. Setelah itu bakal ada pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana. mereka juga akan ke lokasi bencana untuk melihat secara langsung penanganan di lapangan. Termasuk mencatat semua kendala yang dihadapi.

”Mana yang merupakan kendala administrasi, mana yang harus dipercepat, dipotong, dan diamankan. Nanti itu akan jadi masukan,” ujar dia.

Langkah pemerintah untuk memotong birokrasi dalam pencarian dana untuk korban di NTB dari tujuh dokumen menjadi satu dokumen juga patut diapresiasi.  Dia berharap hal serupa bisa dilakukan untuk Sulteng. ”Mudah-mudahan di palu donggala dan sigi juga bisa dipergunakan. Itu yang dalam waktu pendek menjamin administrasi tidak terkendala dengan birokrasi normal,” kata dia. (jpg/tan)

12
Kirim Komentar