22 Okt 2018 14:23

DKP `Salahkan` KKP, Izin Kapal di Atas 30 GT Lambat

MyPassion
Ronald Sorongan

MANADOPOSTONLINE.COM — Kelangkaan ikan yang terjadi akhir-akhir ini, menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulut Ronald Sorongan, bukan karena nelayan malas melaut. Namun karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terlalu lama mengeluarkan izin kapal, sehigga tidak bisa beroperasi.

"Jadi memang dengan izin yang lama dari kementerian, membuat bahan baku industri pengolahan ikan itu tergangu. Namun kalau untuk ikan konsumsi setiap hari dari masyarakat itu terjamin selalu ada. Karena, ikan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari banyak dicari kapal di bawa 10 gross tonnage (GT). Dan kapal 10 GT tidak wajib memiliki izin. Jadi bisa beroperasi, tidak ada gangguan," ungkapnya.

Menurut Sorongan, untuk kapal besar di atas 30 GT yang izin operasinya harus dikeluarkan KKP. Ini yang menurut Sorongan, proses izin keluar memakan waktu lama. Sedangkan untuk kapal 10-30 GT izin operasinya bisa dikeluarkan Pemprov Sulut, melalui perizinan terpadu.

"Yang memenuhi bahan baku dari industri perikanan itu adalah kapal di atas 30 GT dengan izin KKP. Sekarang, ini yang menjadi hambatan di lapangan banyak kapal di atas 30 GT tidak bisa beroperasi, karena terbentur izin," katanya.

Lanjutnya, ada juga kebijakan kapal di atas 30 GT yang sudah mendapat izin operasi sementara dari gubernur. Namun itu menurutnya, hanya berlaku bagi kapal yang sudah membayar Pajak Hasil Penangkapan (PHP) serta telah mengukur ulang dan mengajukan ke pusat.

"Sampai sekarang, yang telah mendapatkan izin operasi sementara dari gubernur itu ada 26 kapal di atas 30 GT. Mereka ini juga yang telah mengusulkan ke pusat waktu lalu serta telah membayar PHP. Jadi sembari menunggu izinnya keluar maka diberikan izin operasi sementara. Izin operasi sementara ini juga hanya berlaku selama dua bulan. Jadi jika izin dari KKP belum keluar, pasti akan kembali diperpanjang oleh pemprov," tuturnya.

Sementara itu, pengamat pemerintahan Jhony Lengkong menilai, harus adanya singkronisasi kebijakan dan regulasi antara daerah dan pusat.

"Sebab karena perbedaan-perbedaan regulasi dan kebijakan maka dampaknya kepada masyarakat. Ini sangat penting untuk segera diatasi. Karena mengenai perekonomian masyarakat. Ini juga hal yang sensitif. Karena jika nelayan tidak melaut, otomatis mereka tidak bekerja. Dan pengangguran di daerah akan meningkat. Ini jangan sampai terjadi," harapnya. (tr-02/can)

Kirim Komentar