19 Okt 2018 10:36

Berobat Gratis Mulai Oktober, Cukup Bawa E-KTP ke RSUD Sam Ratulangi

MyPassion
Ilustrasi

MINAHASA—Per 1 Oktober mendatang, masyarakat tidak perlu takut untuk berobat di Rumah Sakit Sam Ratulangi Tondano, walaupun belum memiliki kartu BPJS. Caranya, hanya menunjukkan KTP Elektonik (E-KTP) yang tentunya terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Minahasa. “Ini program pak bupati dan wakil bupati," ungkap Direktur RS Sam Ratulangi dr Maryani Suronoto, Kamis (18/10).

Komitmen itu dibuktikan dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Tondano terkait penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk Kabupaten Minahasa dalam rangka Universal Health Coverage.

“Dengan demikian warga Kabupaten Minahasa berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)” tambah Suronoto.

Ditambahkan Kabid Administrasi, Umum dan Keuangan dr Gabby Doaly, kurang lebih 83 ribu masyarakat Minahasa yang belum masuk JKN akan dijamin kesehatannya melalui BPJS.

Menurut dr Gabby, 83 ribu masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN atau BPJS didapat dari data Dinas Sosial, jadi melalui kebijakan Bupati Minahasa akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal itu menyusul degan adanya kebijakan program nasional yaitu Universal Health Coverage yang akan dimulai Januari 2019. Namun di Minahasa dimajukan dan dihitung sejak 1 Oktober 2018.

Lanjutnya, persyaratan dan ketentuan yang perlu diketahui masyarakat, yaitu tidak bisa langsung berobat di rumah sakit kecuali dalam keadaan atau kondisi darurat. "Masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS tidak diperkenankan untuk langsung ke rumah sakit, melainkan harus terlebih dulu memeriksakan diri di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau dalam hal ini dokter keluarga atau di Puskesmas terdekat," katanya.

Tambahnya, peserta BPJS harus mematuhi ketentuan ini. “Tidak bisa hanya keinginan sepihak, dalam hal ini setiap dokter (FKTP) mempunyai wewenang memberikan rujukan atau tidak, kecuali kasus darurat,” bebernya.

Diapun menjelaskan, setiap peserta BPJS memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, tanpa membedakan bagi yang bayar sendiri (mandiri) maupun yang dibiayai pemerintah. Khususnya rawat jalan, namun yang membedakan adalah rawat inap, yang disesuaikan dengan kelas bagi yang mandiri.

"Khusus yang belum memiliki kartu BPJS, namun sudah dibiayai oleh pemerintah, dapat menunjukkan KTP yang akan disesuaikan dengan soft copy yang diberikan oleh pihak penjamin atau petugas BPJS Kesehatan khususnya di Puskesmas," tutupnya. (tr-03/tan)

Kirim Komentar