18 Okt 2018 19:31

UU 33 dan 34 sebagai Dasar Hukum Jasa Raharja

MyPassion
Lumalo Marajuang Harahap Kanit Operasional Jasa Raharja (Dok.Manado Post Online)

MANADOPOSTONLINE.COM - Pelayanan Jasa Raharja untuk para korban kecelakaan terus dimaksimalkan.

Hal tersebut diutarakan Lumalo Marajuang Harahap Kanit Operasional Jasa Raharja saat ditemui Manado Post Online Rabu (10/10).

Marajuang mengatakan ada dua dasar hukum Jasa Raharja. Yakni Undang-undang 33 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum dan Undang-undang 34 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

"Tugas pokok kita itu ada dua. Yang pertama memberikan santunan kepada korban kecelakaan, kemudian menghimpun dana," bebernya.

Di dalam UU 33 ada juga kewajiban penumpang. Seperti kereta api, tarifnya sudah termasuk Jasa Raharja.

"Dihitung per penumpang, dalam satu bulan berapa kali jalan. Ada sistem penghitungannya, seperti kupon, dan manifest," paparnya.

Sesuai dengan UU 33, lanjut dia, jenis kecelakaan yang di-cover yaitu semua jenis kecelakaan.

"Kendaraan umum di-cover sama Jasa Raharja, seperti kapal laut tenggelam, atau kereta api terbakar sendiri, pesawat udara jatuh. Semua itu di-cover Jasa Raharja. Laka tunggal juga di-cover Jasa Raharja," imbuhnya.

Namun dari ketentuan yang tertera dalam UU 34, sumber dana itu berasal dari biaya pajak.

"Kendaraan bermotor tarifnya 35 ribu rupiah. Namun, untuk motor di atas 250 cc tarifnya 83 ribu rupiah. Mobil sedan dan jeep tarifnya 143 ribu rupiah. Setiap kendaraan beda tarif. Untuk motor ada perbedaan dengan mobil. Tarif tersebut sudah ditentukan Menteri Keuangan," pungkasnya. (atika/mpo)

Kirim Komentar