11 Okt 2018 12:28
Bawaslu Boltim Akan Berikan Sanksi

12 Parpol Dilarang Kampanye di Medsos

MyPassion
Ilustrasi

BOLTIM—Warga net harus berhati-hati memposting sesuatu yang berbau kampanye di media sosial (medsos).

Karena Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boltim akan melakukan tindakan tegas terkait dengan konten yang memenuhi unsur kampanye di medsos. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Bawaslu Boltim Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Susanto Mamonto.

Dia menjelaskan, larangan tersebut tidak hanya berlaku kepada PNS, TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa, BPD, honorer yang dibiayai APBN dan APBD, tapi juga kepada parpol yang belum melaporkan akun medsos kampanye secara resmi di KPU. "Kami akan menindak dengan aturan yang berlaku," katanya.

Menurut dia, kampanye di medsos sudah diatur pada Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 ayat 2. Di mana akun medsos pun jika akan melakukan kampanye harus terdaftar secara resmi di KPU.

Dia pun berpesan, kepada masyarakat yang berstatus sebagai abdi negara, harus berhati-hati dalam melakukan aktivitas di medsos, karena kalau ditemui telah memposting atau menyukai gambar maupun status yang kontennya terkait dengan kampanye, maka kami akan berikan sanksi. "Pun dengan parpol yang belum mendaftarkan akun ke KPU tapi sudah berkampanye di medsos akan ada sanksi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Boltim Jamal Rahman membeber, sampai saat ini yang sudah melaporkan akun resmi untuk berkampanye baru satu parpol. "Yakni PDI-P.  Sementara 12 parpol belum," akunya.

Dia pun memastikan, semua parpol yang belum mendaftarkan akun medsos secara resmi belum boleh berkampanye. "Itu jelas dilarang. Harus ada laporan resmi dulu ke KPU," tukasnya. (tr-01/ite)

Kirim Komentar