08 Okt 2018 10:44
Miliki Potensi, Dilirik Kementerian Lingkungan Hidup

ROR `Jual` Danau Tondano

MyPassion
Bupati Royke Roring (kemeje putih) saat ikut dalam pembahasan terkait potensi Danau Tondano di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pekan lalu. (Dok Humas)

MANADOPOSTONLINE.COM — Ibarat kata sebuah karya seni, Danau Tondano yang merupakan ikon Minahasa ‘dijual’ ke pemerintah pusat. Dijual dalam arti, dipresentasikan terkait potensi baik di sektor pariwisata dan prikanan danau. Tujuannya, agar pemerintah pusat mengucurkan anggaran untuk pengembangan danau termasuk infrastruktur.

Hal ini yang dilakukan Bupati Royke Roring saat menyambangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), akhir pekan lalu di Jakarta. Dalam lawatannya, ROR melobi Kementerian LHK agar dapat membantu dalam upaya menjaga kelestarian, pengembangan, pembangunan dan pemanfaatan Danau Tondano. “Bantuan dimaksud tersebut berupa upaya peningkatan jalan lingkar Danau Tondano, pengadaan alat pengangkat eceng gondok dalam bentuk kapal atau eksavator, pendampingan terhadap kelompok masyarakat dalam memanfaatkan eceng gondok sampai pemasaran,” beber Roring.

Bahkan, kata orang nomor satu di Minahasa ini, pengembangan pariwisata danau, rehabilitasi hutan dan lahan, daya dukung, daya tampung serta sertifikasi atas Danau Tondano juga dibicarakan kala berkonsultasi sekaligus mempresentasekan soal Danau Tondano, kepada Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Hubungan antar Lembaga Pusat dan Daerah Prof Dr Winarni Monoarfa didampingi Kepala Sub Direktorat Pengendalian Kerusakan Danau Kementerian LHK Inge Retnowati.

“Kami berterima kasih atas keputusan pemerintah pusat yang menetapkan Danau Tondano menjadi salah satu dari 15 danau prioritas di Indonesia. Kami pun berharap pemerintah pusat melalui Kementrian LHK, dapat membantu kami,” kata mantan Kepala Beppeda Sulut ini.

Sementara, di hari yang sama pula, mantan asisten bidang administrasi umum Setprov Sulut ini juga menghadiri Rapat Koordinasi Penentuan Sektor Strategis Provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, bersama Kepala – Kepala Bappeda Kawasan Timur Indonesia. (fgn)

Kirim Komentar