18 Sep 2018 19:20

Tandai Caleg Bekas Koruptor, DPR: Pasang di TPS Seperti Poster Wanted

MyPassion
Komisioner KPU Pramono Ubaid (kiri) dan Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU Sumariyandono (kanan) saat uji publik surat suara Pemilu 2019 (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

MANADOPOSTONLINE.COM - Wacana KPU yang akan memberi tanda khusus untuk caleg eks koruptor diperkirakan akan sulit terealisasi. Di saat wacana itu masih mengemuka, DPR pun mengusulkan tanda yang dimaksud KPU tidak perlu terlalu spesifik.

Ketua Pansus UU Pemilu Muhammad Lukman Edy menyarankan untuk tidak menandai surat suara. Akan lebih baik bila KPU membuat daftar caleg eks koruptor beserta partainya, lalu disebar ke TPS untuk ditempel sebagai pengumuman. "Ditempel di TPS begitu seperti poster wanted," ujarnya saat ditemui di KPU kemarin (17/9) seperti dilansir dari JawaPos.com.

KPU tinggal membuat posternya, kemudian dicetak sesuai jumlah TPS. Memuat nama lengkap dan partai atau bila diperlukan, fotonya juga. Menurut Lukman, KPU memiliki dasar hukum untuk membuat poster tersebut. Yakni, Putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU-VII/2009.

Dalam putusan tersebut, semua mantan terpidana yang kejahatannya diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih tetap boleh berkontestasi di pemilu legislatif. Dengan catatan, mengumumkan kepada publik bahwa dia merupakan eks penjahat. Termasuk kejahatan korupsi.

Politikus PKB itu mengingatkan, semua tulisan di dalam kertas suara sudah ada aturannya di UU Pemilu. Isinya, tanda gambar dan nomor partai, nomor calon, dan nama lengkap calon. Begitu pula untuk pilpres, hanya ada nama, nomor urut paslon, foto, dan partai pengusung.

12
Kirim Komentar