17 Sep 2018 09:20

SWM Dilaporkan ke Presiden

MyPassion
MENGADU: Tim solidaritas ASN Talaud diterima Staf Khusus Presiden Ali Mochtar Ngabalin di Istana Negara pekan lalu.

TALAUD—Mutasi pejabat yang dilakukan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM) masih berpolemik. Kamis (13/9) pekan lalu, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kepulauan Talaud yang menjadi ‘korban’, menyampaikan permohonan perlindungan kepada Presiden RI.

Di Kantor Staf Presiden, mereka diterima Staf Ahli Khusus Presiden Dr Ali Mochtar Ngabalin. Dalam pertemuan tersebut Ngabalin berjanji segera menuntaskan permasalahan tersebut. "Kata Mendagri segera diselesaikan," ucap Ngabalin kepada rombongan yang dipimpin Dr Yohanis Kamagi itu.

Kamagi mengatakan, laporan perlindungan tersebut akan langsung disampaikan kepada presiden. Jika pihak Kemendagri tidak segera menyelesaikannya. "Pak Ngabalin berkata jika Kemendagri tidak segera menyelesaikan permasalahan ini, masalah Bupati SWM akan langsung disampaikan kepada presiden," bebernya.

Kamagi berharap, Mendagri dengan kewenangan yang dimiliki, mencabut SK Bupati terkait mutasi pejabat dan mengembalikan pejabat kepada kedudukan semula. Presiden Jokowi juga diminta tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi di perbatasan.

"Masalah ini kalau dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat Indonesia. Di mana ada kepala daerah yang seenaknya melanggar UU No 10/16, UU No 24/2013, UU No 30/2014 serta peraturan perundangan kepegawaian turunannya, dan tidak dijatuhi sanksi. Menjadi contoh buruk bagi daerah-daerah lainnya," tuturnya.

Sementara itu, Manalip ketika dihubungi via ponsel di nomor 081243970xxx, tidak tersambung. Pesan singkat juga belum ada jawaban.

Sebelumnya, Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) meminta Manalip segera mengembalikan semua pejabat yang pernah dimutasi. Menurut OD, jika permintaan itu diabaikan SWM, maka sanksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menanti. "Saya sudah memberikan surat agar mengembalikan seluruh PNS yang dia (SWM, Red) mutasi. Kalau tidak, yah itu ada sanksinya," katanya, kemarin.

OD mengungkapkan, dia sudah mengirimkan surat kepada mendagri terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan pemprov. Menurutnya, kemarin juga, Irjen Kemendagri sudah menyampaikan bahwa gubernur harus menyurat kepada bupati untuk meminta semua PNS yang dimutasi dikembalikan.

"Sekarang kita menunggu surat dari Mendagri. Jika sudah ada, maka kita langsung teruskan ke bupati. Dan itu memang harus dilakukan segera oleh SWM. Pengembalian semua pejabat ini juga, harus sesuai dengan peraturan," tuturnya.(tr-02/fik)

Kirim Komentar