11 Sep 2019 11:19

Cegah Korupsi, Optimalisasi Penerimaan Daerah

Bupati Boltim Sehan Salim Landjar menandatangani nota kesepahaman dan kerja sama terkait optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset daerah. Selasa (10/9).(Diskominfo Boltim)

MANADOPOSTONLINE.COM – Bupati Boltim Sehan Salim Landjar SH beserta seluruh kepala daerah se-Sulut, mengupayakan pencegahan korupsi melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama terkait optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset daerah. Kegiatan dilaksanakan, di Kantor Gubernur Sulut, Selasa (10/9) kemarin.

Persetujuan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dilakukan Bupati Boltim bersama Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Sulut, ATR/BPN Sulut, DJP SulutGoMalut dan Bank SulutGo. disaksikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Pimpinan KPK Saut Situmorang.

Gubernur mengungkapkan, pemekaran wilayah menjadi alasan utama agar pengelolaan aset dapat dilakukan secara baik dan cermat. Karena aset daerah berkaitan dengan investasi untuk mendatangkan pendapatan.

“Contohnya, ada beberapa aset tanah yang dimiliki Pemprov Sulut yang tidak digunakan akhirnya dapat dimanfaatkan, sehingga menarik investor untuk berinvestasi di bidang pariwisata,” ujar Olly.

Sementara itu, Pimpinan KPK Saut Situmorang berharap kerja sama tersebut dapat berjalan dengan baik. Dia meminta agar seluruh kepala daerah tetap kompak dalam hal pencegahan korupsi di setiap daerah.

“Tugas KPK bukan hanya melakukan penindakan hukum, tetapi juga pencegahan. KPK itu kerjanya sebagai trigger mekanisme, salah satunya mendorong orang melakukan perubahan. Tujuannya menciptakan rakyat sejahtera,” tegas Situmorang.

Terpsiah, Bupati Boltim Sehan Salim Landjar mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan KPK tersebut, karena terkait dengan pendapatan daerah serta aset daerah.

“Kita terus maksimalkan seluruh potensi pendapatan daerah, dengan terus menggali apa yang bisa dijadikan objek untuk menamba kas daerah. Sebab, bagaimanapun juga pemerintah pusat sejauh ini sudah cukup banyak membantu daerah Boltim yang sudah 11 tahun berdiri,” ucap bupati.

Sebagai bagian dari ungkapan terima kasih, kata Landjar, setiap daerah tidak harus terus menerus merangkak. Kita dituntut untuk bisa mengoptimalkan seluruh pendapatan agar rakyat lebih sejahtera.

“Seluruh aset yang ada di daerah itu semua sudah tercatat oleh negara. Jika ada kejanggalan tentu setiap daerah tidak mendapatkan predikat opini WTP oleh BPK RI. Namun demikian, tentu kita akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan aset tersebut,” pungkas bupati. (ctr-05/ite)









Komentar