11 Sep 2019 09:20

DPR Siapkan Kontrak Politik Capim KPK

MANADOPOSTONLINE.COMUpaya untuk mempreteli kekuatan KPK tampaknya dilakukan dari semua sisi. Tidak cukup dengan merevisi UU KPK, DPR juga sangat bernafsu menjinakkan pimpinan lembaga antirasuah periode 2019-2023 itu. Salah satu yang kini tengah disiapkan adalah kontrak politik.

 

Sepuluh capim KPK yang mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR harus menandatangani kontrak politik tersebut. Dokumen itu disertai dengan materai untuk memperkuat keabsahannya. Salah satu poinnya bahwa pimpinan KPK wajib menjalankan ketentuan Undang-Undang KPK hasil revisi.

’’Karena pimpinan (KPK, Red) kan dilantik setelah undang-undang direvisi,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (10/9) dilansir dari Jawa Pos (grup Manado Post).

Menurutnya, kontrak politik itu merupakan seruan moral pada pimpinan KPK untuk mematuhi undang-undang. Sebagai lembaga super body, ucap dia, KPK harus berjalan sesuai arahan undang-undang.

Terutama UU KPK hasil revisi nanti. Mulai dari proses penyadapan, penggeledahan hingga penangkapan. ’’Jangan seperti sekarang, seenaknya langgar aturan. Taat dong dengan undang-undang,” ujarnya.

DPR membantah langkah tersebut bagian dari upaya untuk semakin memperlemah KPK. Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin menyampaikan kontrak politik itu bagian dari kesepakatan di internal komisi III. Dia bilang, hal itu bagian dari penegakan integritas anggota KPK.

Dia juga menjamin proses tersebut tidak akan sampai mengganggu independensi KPK dalam memberantas korupsi. ’’Itu maksudnya agar KPK menjalankan UU. Tidak lebih dari itu,” papar politisi Golkar itu.

Bagaimana jika ada capim yang menolak tanda tangan? Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menambahkan pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya ke para capim. Arsul menyampaikan DPR tidak akan memaksa para capim. Termasuk kemungkinan adanya capim yang tidak setuju dengan revisi UU KPK.

Dia membantah hal itu akan menyulitkan calon yang bersangkutan untuk terpilih sebagai anggota KPK. ’’Kami hanya minta kejujuran. Tidak akan menjadikan itu sebagai faktor dominan dalam uji kepatutan dan kelayakan,” paparnya.

Sekretaris jenderal (Sekjen) PPP itu mengungkapkan, pihaknya akan mengutamakan tiga hal dalam penilaian. Yaitu komponen integritas, kompetensi, dan leadership capim. Seperti diberitakan, fit and proper test diagendakan hari ini dan Kamis besok (11-12/9).

Mekanismenya, satu orang capim akan dipanel secara bergantian oleh seluruh anggota dewan. DPR berjanji semua proses itu akan berlangsung secara terbuka. Sehingga publik bisa ikut menilai kecakapan dan kapabilitas para capim.

Sementara itu, dukungan untuk KPK tidak hanya disampaikan kalangan akademisi dan masyarakat sipil, tapi juga lembaga-lembaga keumatan. Diantaranya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Paritas Institute, Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), serta Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI).

123








Komentar