09 Sep 2019 15:03

`Dipajaki`, Pengusaha Enggan Gabung Tol Laut

Ilustrasi

MANADOPOSTONLINE.COM—Sejumlah pengusaha enggan bergabung dengan kapal tol laut. Lantaran diduga sudah dikenakan pajak. Kepala Dinas Perindag Kabupaten Sangihe Ir Felix Gaghaube ketika dikonfirmasi, mengaku polemik tersebut sementara ditelusuri.

 

“Terkait pernyataan penagihan pajak masih kami telusuri. Karena memang sudah ada tagihan. Beberapa pengusaha gerai maritim dan pihak yang menagih itu sudah berdasarkan aturan. Kita mencari perundang-undangan yang membackup tol laut,” jelasnya.

Ternyata, lanjut Gaghaube, ada beberapa Kepres membackup tol laut. “Ini yang sementara kita pelajari. Supaya nanti duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini,” jelas Gaghaube.

Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sangihe ini juga menjelaskan, dari perjalanan kapal tol laut selama 3 tahun sejak 2016 hingga 2018, mengalami penurunan drastis dibandingkan sekarang ini.

“Jadi saya belum bisa memberikan pernyataan lebih. Yang pasti kalau kita evaluasi, perjalanan tol laut dari tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 menurun drastis. Baik jumlah kontainer maupun jenis barang yang diangkut di kapal tol laut,” kata Gaghaube.

Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Kantor Pajak Pratama Tahuna Burhan D saat dikonfirmasi membantah hal ini. Ditegaskan Burhan, tol laut merupakan program pemerintah yang mendapatkan subsidi dari pajak. Seharusnya wajib pajak pelaku tol laut menjadi contoh perpajakan.

“Dalam hal keengganan pelaku usaha dan wajib pajak tidak menggunakan tol laut itu bukanlah ranah kami menanggapinya. Karena ini murni kepentingan bisnis. Namun jika dianggap keengganan menggunakan tol laut disebabkan dikejar-kejar pajak, kami anggap salah besar. Justru pajak sangat mendukung program tol laut. Karena ini program pemerintah,” paparnya.

Dia menambahkan, tol laut mendapatkan subsidi berasal dari pajak. “Tol laut dananya berasal dari pajak. Jadi seharusnya wajib pajak selaku pelaku tol laut menjadi contoh,” tegasnya.

Terkait anggapan PPn mencapai 30 persen atas permintaan kantor pajak, menurutnya keliru. Alasannya, barang-barang yang diangkut menggunakan tol laut khususnya muatan sembako tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

“Juga soal PPn yang mencekik leher, kami nyatakan itu tidaklah benar. Barang-barang yang diangkut dengan tol laut, didominasi sembilan bahan pokok (sembako). Perlu diketahui bahan sembako itu tidak dikenakan pajak PPn,” sebutnya. Sementara sejumlah pengusaha enggan memberikan keterangan soal polemik tagihan pajak kepada mereka.(wan/gel)









Komentar