05 Sep 2019 08:47
Berjangkit dari Kepala Daerah Hingga Kades

Perjalanan Dinas Kuras Ratusan Miliar

MANADOPOSTONLINE.COM—Perjalanan dinas pejabat pemerintahan di Sulawesi Utara (Sulut) mendapat sorotan. Instruksi Presiden Jokowi agar mengurangi kunjungan kerja (kunker) berbalut ‘tamasya’ ke luar negeri maupun daerah lain di Indonesia, dinilai masih belum bisa diimplementasikan para abdi negara.

 

Bukan tanpa sebab, perjalanan dinas sudah berjangkit mulai dari kepala daerah, pimpinan serta pegawai satuan kerja perangkat daerah (SKPD), hingga kepala desa (kades). Data yang didapat Manado Post, khusus 8 daerah, anggaran perjalanan dinas bisa menguras Rp 278 miliar (lihat grafis). Sementara itu, daerah lainnya masih enggan membeber data perjalanan dinas mereka dengan beragam alasan.

Nah, untuk memperketat capaian kinerja pejabat, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ke luar negeri bagi semua pejabat negara, tahun ini diperketat pemerintah pusat. Bahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memeriksa semua SPPD. Apakah sesuai dengan asas manfaat atau tidak.

Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulut Jemmy Kumendong, ketika dikonfirmasi mengatakan, terkait SPPD ke luar negeri, Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran bernomor 099/5545/SJ dan 099/5546/SJ. Hal itu berlaku bagi semua pejabat. Baik gubernur, bupati, wali kota.

Hal itu lanjutnya, sudah menjadi ketentuan dan aturan yang memang harus dijalankan. “Jadi aturannya memang seperti yang disampaikan mendagri. Jadi SPPD ke luar negeri bagi pejabat memang diperketat. Jika surat diajukan kurang dari 10 hari, sebelum keberangkatan biasanya tidak disetujui oleh Mendagri,” ungkap Kumendong.

Di samping itu, mendagri bakal meneliti urgensi atau manfaat apa yang diperoleh jika ke luar negeri. Apabila kurang bermanfaat dan pakai dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), biasanya tidak diterbitkan izin. “Kecuali jika alasan berobat atau beribadah. Yang pasti memang pusat sudah memperketat SPPD ke luar negeri," tuturnya.

Kumendong melanjutkan, Standar Operasional Prosedur (SOP) itu sebagai langkah menertibkan administrasi perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah. SOP itu juga berlaku bagi para ASN dan anggota DPRD di daerah. Kumendong menambahkan, SOP tersebut sebagai penegasan aturan administrasi yang tertuang dalam pasal 39 ayat 5 Undang-Undang (UU) 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Pengetatan waktu permohonan izin ini juga berkaitan dengan proses administrasi yang harus dilakukan Kemendagri dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sekretaris Negara. Permohonan izin dinas ke luar negeri, apabila diberikan kurang dari sepuluh hari sebelum keberangkatan akan terkendala dengan limit waktu dalam proses penyelesaian administrasi perjalanan dinas luar negeri," sebutnya.

Ini  langkah tepat. Mengingat anggaran perjalanan dinas di 15  kabupaten/kota dan provinsi di Sulut menyentuh angka ratusan miliar. Bahkan khusus untuk Pemprov Sulut menyentuh angka Rp 60 miliar. Hal ini dibeberkan Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemprov Sulut Gamy Kawatu. “Rp 60 miliar itu sudah mencakup perjalanan dalam atau luar negeri. Tapi jika tidak diizinkan pimpinan, maka tidak digunakan,” singkatnya.

123








Komentar