13 Agu 2019 09:53

Honorer Sulut Cs Prioritas Rekrutmen P3K

Ilustrasi

MANADOPOSTONLINE.COM—Ada kabar baik bagi honorer yang bertugas dalam instansi pemerintah di Sulawesi Utara. Para pegawai honorer dipastikan akan mendapat prioritas dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua yang dilakukan akhir tahun mendatang. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menuntaskan persoalan honorer yang masih berlanjut.

 

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, pemerintah mencanangkan persoalan honorer bisa selesai di tahun 2023.

Di tahun tersebut, diharapkan sudah tidak ada lagi pegawai honorer di instansi pemerintahan. "Menurut PP 49 (tahun 2018) harus sudah selesai 2023 masalah honorer," ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos (grup Manado Post).

Sebagaimana ketentuan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), ASN di Indonesia hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK. Untuk itu, dalam perekrutan PPPK sementara ini, honorer mendapat prioritas. Apalagi untuk pos-pos seperti tenaga pendidikan dan kesehatan.

Meski demikian, lanjut dia, bukan berarti PPPK sepenuhnya untuk honorer. Sebagaimana rumusannya, PPPK juga bisa diisi oleh kalangan profesional. "Jangan di PPPK honorer merasa sebagai satu-satunya unsur yang berhak," imbuhnya.

Ridwan menambahkan, semua itu bergantung pada kebutuhannya. Sebagai contoh, jika instansi pemerintah daerah membutuhkan dokter spesialis pada posisi PPPK, maka tetap harus merekrut dari profesional. Namun jika yang dibutuhkan tenaga biasa, honorer bisa diprioritaskan.

BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) yang akan menyeleksi formasinya. “Misal mereka minta 10 tenaga profesional. Bener ga tuh. Apa ga bisa honorer? Kalau itu guru atau kesehatan,” tuturnya.

Seperti diketahui, pada akhir tahun ini pemerintah akan kembali membuka pengadaan 250 ribu ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK. Untuk pemda, alokasi PNS hanya 30 persen dan 70 persen sisanya untuk PPPK. Sementara untuk instansi pemerintah pusat, mendapat 50 persen untuk CPNS dan 50 persen untuk PPPK.

Sementara itu, memasuki bulan Agustus, kepastian soal formasi CPNS dan PPPK belum juga ditetapkan. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan Mudzakir mengakui pihaknya masih mematangkan usulan-usulan yang disampaikan daerah.

“Sedang proses finalisasi,” ujarnya dikonfirmasi, kemarin. Dia belum bisa memastikan, proses tersebut akan memakan waktu berapa lama. Namun sebelumnya, Menpan Syafruddin menargetkan pendaftaran bisa dimulai bulan Oktober mendatang. (far)









Komentar