25 Jun 2019 14:18
Optimalkan PAD, WP Dievaluasi

Lapor Tidak Sesuai, Siap-siap Kena Sanksi

Jouddy Kapojos

MANADOPOSTONLINE.COM—Guna mengevaluasi kesadaran masyarakat serta meningkatkan potensi penghasil pajak di Kabupaten Minahasa, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPP-Retda) melakukan uji peningkatan Pajak Asli Daerah (PAD).

 

Dikatakan Kepala BPP-Retda Jouddy Kapojos SH, langkah utama yang dilakukan pihaknya yakni, dengan cara menurunkan beberapa petugas dinas untuk turun langsung ke lapangan sebagai bahan evaluasi penghasil pajak sekaligus wajib pajak (WP). Bagi sejumlah tempat usaha termasuk café dan warung makan.

" Karena kebanyakan didapati ada warung makan membayar pajak, tidak sesuai dengan hasil yang didapat. Maka dari itu, kita kirim petugas memantau aktivitas setiap harinya," sebut Kapojos, Senin (24/6) kemarin.

Lanjut dirinya, mengatakan uji peningkatan ini dilakukan di 14 titik yang ada di Minahasa mulai dari wilayah Tondano, Langowan, Kawangkoan sampai di pinggiran Pantai Kalasey yang banyak berdiri usaha kuliner.

"Uji ini merupakan cara alternatif mengevaluasi kembali apakah WP ini perlu ada peningkatan pajak atau tidak," ujar Kapojos.

"Kami melihat ada usaha yang tidak sesuai laporan di kantor dan di lapangan. Oleh sebab itu, evaluasi ini dibuat dengan melakukan pantauan langsung pada objek, yang menjadi target pajak, serta team dari dinas turun langsung ke lapangan di tempat yang ditentukan," sebutnya lagi.

Setelah dilakukan uji dan evaluasi tersebut, maka BPP-Retda akan merampungkan pelaporan. Yang nantinya menjadi evaluasi penilaian pajak barunya.

"Kita akan tentukan mana usaha usaha yang harus dan perlu ditingkatkan pajaknya, kemudian di laporkan pada pak Bupati. Yang pasti tujuan utama ialah peningkatan guna mengenjot PAD yang ada," pungkasnya.

Terpisah, Sekkab Minahasa Jefry Korengkeng menambahkan, pihaknya siap memberikan peringatan keras bahkan pencabutan izin usaha, jika WP terbukti mengelabui nominal tagihan pajaknya. Pemerintah, kata dia, sangat menjamin kelangsungan usaha di Tanah Toar Lumimuut. Namun, pelaku usaha juga wajib tunduk pada aturan dan UU yang berlaku.

“Menjadi WP yang kooperatif dan sadar akan kewajiban, jangan nantinya setelah diselidiki. Ada potensi pajak yang tidak dilaporkan, ada sanksi pastinya jika kedapatan,” lugasnya. (tr-05/jul)









Komentar