19 Jun 2019 15:15
Satu Desa Diduga Rugikan Negara 200 Juta

Penyelewengan Dandes Masih Marak

Puluhan hukum tua di Minsel menyerbu Kantor PMD Minsel untuk melakukan perlengkapan berkas guna mencairkan Dandes Tahap II.(Rangga/Manado Post)

MANADOPOSTONLINE.COM—Puluhan hukum tua (kumtua) menyerbu kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minsel.

 

Kedatangan mereka guna melengkapi berkas pertanggungjawaban untuk pencairan dana desa (dandes) Tahap II. “Sejak pekan lalu kita sudah umumkan hari ini (kemarin, red) adalah deadline untuk perlengkapan berkas untuk pencairan Dandes Tahap II. Karena hari ini deadline jadi hampir semua desa datang mengurus hingga rekomendasi," ungkap Kadis PMD Minsel Hendrie Lumapow, Selasa (18/6).

Para hukum tua terpantau sibuk mengurus berkas untuk perbaikan dan sebagainya. Mereka terlihat antusias mengingat Dandes tahap II itu sebanyak 40 persen atau Rp 600 juta per desa. Uang negara sebesar itu bakal digunakan hukum tua sebagai penguasa anggaran. Tak ayal banyak sekali kasus penyelewengan dandes yang diduga dilakukan beberapa oknum hukum tua.

Terkait maraknya penyelewengan yang berujung korupsi dandes, Lumapow tidak menampik sering kali menemukan indikasi-indikasi penyelewengan. "Memang ada yang saat saya lakukan pemeriksaan aset, beberapa desa terindikasi menyeleweng. Seperti kalau saat diperiksa aset, ada banyak yang direalisasikan anggarannya, tapi tidak diwujudkan rupanya," ungkapnya.

Untuk temuan seperti itu, pihaknya kemudian mengambil langkah pembinaan dan pengarahan. “Kalau ada temuan seperti tadi, itu sudah merupakan penyelewengan. Tapi dari kami tetap akan berikan bimbingan dan arahan untuk mengembalikan lewat TGR. Namun jika penguasa anggaran dalam hal ini hukum tua saat kita beri binaan tidak ditindaklanjuti, maka aparat hukum (kepolisian dan jaksa) yang akan tindaki,” tegasnya.

Lumapow turut membeberkan, ada satu desa yang saat ini sudah menjadi target pemeriksaan. “Ada satu desa yang kemungkinan minggu depan akan diperiksa pihak kepolisian dan kejaksaan. Karena diduga sudah merugikan negara lebih dari 200 juta. Tapi belum bisa saya beberkan desa mana untuk menjaga prosedur penyelidikan aparat penegak hukum,” tandasnya.(rgm/gnr)









Komentar