24 Apr 2019 09:44
Terbukti, Ada Sanksi Pembinaan hingga Pencopotan

Pemprov Pelototi Rekrutmen THL Ilegal

Edwin Silangen

MANADOPOSTONLINE.COM—Rekrutmen Tenaga Harian Lepas (THL) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), tidak boleh dilakukan secara ilegal atau tidak mendapatkan izin pimpinan daerah. Hal ini ditegaskan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen, Selasa (23/4).

 

"Sudah tidak ada lagi pengangkatan THL secara mandiri. Ini bukan hanya berlaku bagi guru honorer, tapi untuk semua. Entah itu staf administrasi, atau tenaga lapangan. Semua harus sesuai aturan. Juga harus berkonsultasi dengan pimpinan. Kalau tidak, itu kita anggap ilegal," tuturnya.

Silangen mengatakan, sanksi pembinaan sampai pencopotan disiapkan kepada kepala sekolah serta kepala dinas yang melakukan pengangkatan THL secara mandiri. Silangen juga mengatakan, untuk menekan THL ilegal tersebut maka pergub terkait mekanisme pengangkatan THL bakal segera diterbitkan.

"Jadi saya minta agar kepala dinas pendidikan untuk mencopot kepala sekolah yang melakukan rekrutmen THL ilegal. Harus sesuai aturan dan dikoordinasikan dengan pimpinan. Jangan sembarang, itu membebani anggaran jika ilegal. Dan bukan hanya berlaku bagi kepala sekolah, namun bagi kepala dinas juga," ujarnya.

Sementara itu, pengamat pemerintahan Dr Jhony Lengkong mengatakan, pembengkakan anggaran yang terjadi di sistem pemerintahan salah satunya disebabkan THL ilegal. Jangan sampai, menurut Lengkong, itu terus terjadi. Karena itu, harus ada acuan regulasi dalam perekrutan THL.

"Jadi memang perekrutan harus transparan dan disetujui. Jangan sampai dengan adanya perekrutan ilegal akan membengkakan anggaran. Juga kalau itu terus dilakukan secara ilegal dan menumpuk, maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan menjadi malas. Jadi regulasi seperti Pergub memang wajib dilakukan," tandasnya. (tr-02/can)









Komentar