22 Apr 2019 08:59

Peda Wajib Selesaikan Temuan, Wagub: Tak Tuntas Sia-siap Dirolling

Steven Kandouw

MANADOPOSTONLINE.COM—Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw (SK) menegaskan, semua perangkat daerah (peda) harus memberikan perhatian serius terhadap pemeriksaan keuangan yang saat ini sementara berjalan. Kandouw mengingatkan, agar peda dapat segera mungkin menyelesaikan temuan jika memang ada rekomendasi dan hasil yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulut.

"Yang pasti, jika ada temuan dari hasil pemeriksaan BPK, maka peda yang bersangkutan harus segera mungkin menyelesaikan. Tidak boleh tidak menyelesaikan. Atau menunda-nunda. Akan ada sanksi bagi mereka yang tidak menyelesaikan. Dan, semua pemeriksaan ini harus menjadi perhatian serius bagi peda. Saya tidak mau tau bagaimana caranya, yang pasti harus diganti dan lunas terbayarkan, jika ada temuan," tuturnya.

Menurut SK, penyelesaian temuan sangat penting untuk segera dilakukan. Karena sebutnya, gubernur menginginkan pemprov dan 15 kabupaten/kota di 2019 ini harus kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Karena itu, penyelesaian temuan adalah syarat mutlak mendapatkan opini WTP.

"Walaupun pemeriksaan bagus. Namun penyelesaian temuan tidak bagus. Maka kita tidak akan mendapatkan opini WTP. Dan ini harus diingat semua peda. Jadi jika dari hasil pemeriksaan ada temuan, harus segera menyelesaikan. Saya tidak perlu mengingatkan satu persatu peda tersebut. Karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengelola anggaran. Tidak boleh ada yang menunda dalam penyelesaian temuan," tegasnya.

Penyelesaian temuan ini juga diungkapkan SK, akan menjadi indikator dalam rolling jabatan nanti. Karena menurutnya, rolling jabatan sudah mendesak dan akan dilihat kepala dinas (kadis) mana saja yang tidak mampu menjalankan tugas dan pekerjaan.

"Penyelesaian temuan ini akan menjadi indikator kita dalam menentukan rolling nanti. Jadi jika tidak mampu menyelesaikan temuan, siap-siap bakal kita rolling. Kan rolling ini sudah mendesak untuk kita lakukan. Jadi dalam waktu dekat akan kita lakukan. Tunggu saja mana yang tidak menyelesaikan temuan," katanya.

Sementara itu, pengamat pemerintahan Dr Jhony Lengkong mengatakan, temuan memang menjadi kewajiban untuk diselesaikan. Karena menurutnya, jika terdapat temuan berarti ada pekerjaan yang tidak tepat dilakukan peda tersebut. Dan ini sebutnya adalah masalah yang serius dan harus ditindaklanjuti dalam menjamin terselenggaranya roda organisasi pemerintah yang memiliki asas manfaat.

"Jadi ini memang sebuah kewenangan dan tanggung jawab untuk kembali menyelesaikan temuan tersebut. Ya kalau masalah anggaran, ya harus diganti. Berarti ada yang tidak tepat dalam pelaksanaan. Dan harusnya ini menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk segera mungkin melakukan evaluasi. Fungsi pengawasan harus tetap ditingkatkan, agar semua pelaksanaan selalu tepat sasaran," kuncinya. (tr-02/can)









Komentar