20 Apr 2019 08:56
Tamuntuan: Bakal Berlaku Semua Daerah

BPNT Kudeta Rastra

Rinny Tamuntuan

MANADOPOSTONLINE.COM—Bantuan bagi masyarakat miskin yaitu beras sejahtera (rastra), kini tidak lagi diberikan bagi masyarakat atau penerima di Manado. Rastra tersebut, telah dialihkan ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Rinny Tamuntuan, Jumat (19/4). Menurutnya, BPNT tersebut sudah paten diterapkan di Manado dan akan menyebar ke 14 kabupaten/kota lainnya.

"Jadi ini peralihan. Semua penerima di Manado sekarang sudah menikmati BPNT. Bukan lagi Rastra. Jadi itu sifatnya seperti ATM. Pemerintah bekerja sama dengan pihak bank, sebagai jasa penyedia beras dan telur yang akan diambil pemegang kartu BPNT. Sama seperti ATM, di dalam kartu ada saldonya, jadi itu bisa digesek dan ditukar beras serta telur," jelasnya.

Ini juga, tidak ada biaya tebus yang harus dikeluarkan pemegang kartu BPNT. Dirinya juga menjelaskan jika BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik.

Akun ini digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH, rumah pangan kita, atau pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bulog dan Bank Himbara.

"Jadi sistem yang dipakai dalam penyaluran BPNT ini menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang multi fungsi, yaitu sebagai e-wallet yang dapat menyimpan data penyaluran bantuan pangan serta berfungsi sebagai kartu tabungan. Dengan sistem ini, BPNT akan langsung disalurkan ke rekening penerima manfaat dan hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan berupa beras dan telur sesuai item yang ditetapkan pemerintah," terangnya.

Sementara untuk bansos rastra masih berupa telur dan beras. Dua komoditas ini, menurutnya, dipilih berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa belanja terbesar dari masyarakat kurang mampu kebutuhan terbesar adalah pada beras dan telur. Tamuntuan mengungkapkan, terobosan baru dalam upaya pengentasan kemiskinan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program rastra.

“Sementara bagi yang belum mendapatkan BPNT akan diberikan Bansos Rastra, yang menandakan bahwa penerima program menerima secara gratis tanpa bayar apapun. Namun secara bertahap, ini akan ditetapkan di semua daerah yang ada di Sulut,” ujarnya.

Terpisah, pengamat sosial Stefi Harilama mengatakan, bantuan tidak akan mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, jika hanya terus diberikan bantuan masyarakat akan cenderung lebih malas dalam memulai pekerjaan.

"Bantuan memang penting. Namun jika hanya bantuan secara terus menerus, itu tidak akan efektif. Dan itu tak akan mampu menekan angka kemiskinan, walaupun tepat sasaran. Yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pelatihan yang masif kepada masyarakat fakir miskin. Karena tipikal orang Sulut itu, gampang menyerah. Kalau merasa tidak memiliki keahlian, maka dirinya tidak akan melakukan apa-apa. Ini yang sebenarnya harus diubah jika ingin menekan angka kemiskinan daerah," jelasnya.

Harilama juga mengatakan, pemerintah harus melakukan pengembangan usaha kecil kreatif. Serta menampung semua produksi hasil-hasil dari usaha rumahan. Karena jelasnya, jika ada pembelian terhadap produk dari usaha rumahan, maka itu akan menjadi stimulan bagi masyarakat yang lain.

"Coba saja kita lihat, apakah toko-toko modern yang sekarang menjamur di Sulut, menjual produk dari usaha rumahan. Kan tidak ada. Ini yang harus disikapi pemerintah Sulut. Jika itu wajib mereka beli, maka saya rasa produk usaha rumahan akan meningkat dan lapangan pekerjaan akan terbuka bagi masyarakat," tutupnya. (tr-02/can)









Komentar