07 Agu 2014 02:08

Menyoal Kedaulatan Pertambangan Indonesia

Hendra Karianga

 

Oleh

Hendra Karianga

(Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unsrat Manado dan Unkhair Ternate, juga praktisi hukum)

 

BUMI air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat ( pasal 33 ayat 3 UUD NRI thn 1945) adalah prinsip kedaulatan negara terhadap pengolahan semua kekayaan alam termasuk pertambangan mineral dan batu bara. Negara memiliki otoritas penuh menguasai dan mengelola semua potensi sumber daya alam Indonesia dipergunakan bagi cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tanpa syarat apapun. Persoalan mendasar saat ini adalah sudakah sumber daya alam pertambangan di Indonesia memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat?

Indonesia salah satu negara di dunia yang memiliki potensi sumber daya alam pertambangan sangat menjanjikan untuk masa depannya, mulai dari emas, biji nikel, biji besi, pasir besi, batu bara, minyak dan gas bumiakan tetapi mangapa justru daerah-daerah yang memiliki sumder daya pertambangan adalah daerah yang dililit dengan kemiskinan sosial dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi, menurut Khairil Anwar yang dikutip oleh H. Salim Indonesis thn 2013 masih terdapat 34.94 juta (15.42%) penduduk tergolong sangat miskin, persoalan bukan hanya pada kemiskinan sosial, lingkungan yang kumuh dan menjadi rusak. Pertanyaannya adalah kemanakah hasil tambang yang diekspolitasi oleh investor nasional maupun asing melalui konstruksi hukum kontrak karya (KK), perjanjian karya perusahaan pertambangan (PK2B), Kuasa Pertambangan (KP)maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alam tapi masyarakatnya miskin secara sosial adalah fakta yang sangat fenomenal, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti China, Singapore, Hongkong dan Jepang sumber daya alam tidak melimpah, bahkan mengimpor bahan baku industri dari Indonesia tetapi negaranya maju dan masyarakatnya sejahtera, itulah sebabnya kebijakan pemerintah untuk larangan ekspor bahan mentah tambang harus disambut baik sebagai upaya sistematis mengelola potensi sumber daya alam untuk bangsa sendiri dan digunakan untuk kemakmuran rakyat sendiri. Persoalan hukum kemudian jauh sebelum UU No.4 Thn 2009tentang mineral dan batubara Jo PP No.23 Tahun 2010 yang telah diubah dengan PP No.1 Thn 2014 sebagian besar perut bumi Indonesia telah dikuasai oleh investor asing maupun swasta nasional yang keberadaannya puluhan tahun telah menyedot perut bumi Indonesia untuk dibawa ke luar negeri dan kontraknya masih berlaku sampai saat ini cenderung merugikan rakyat Indonesia ibarat pemilik makan tulang pengusaha (pengontrak) makan daging, kondisi ini tidak boleh dibiarkan karena sangat merugikan masa depan bangsa.

Potensi sumber daya alam pertambangan Indonesia sejak Thn 1960 sampai saat ini telah dikuasai oleh investor asing maupun swasata nasional, sampai dengan saat ini, terdapat 111 KK dan PKP2B mencakup 37 KK dan 74 PKP2B, diluar puluhan ribu IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dikeluarkan oleh Bupati dan Walikota. Perut bumi Indonesia yang menjanjikan masa depan yang sejahtera telah dikuasai oleh pihak investor baik asing maupun swasta nasional, diantaranya kontrak karya PT. Freeport di Papua, kontrak Karya PT. Newmont NTT, Kontrak Karya PT. NHM Di Halmahera Utara dll. Bagaimana keberlanjutan atas kontrak karya dan perjanjian karya yang berbau neo liberlaisme tersebut? Adakah hukum Indonesia bisa menjamah isi kontrak karya untuk diubah sesuai konstitusi (UUD NRI Thn 1945)?

Renegolisasi adalah salah satu upaya pemerintahan untuk merubah isi kontrak karya sebagai upaya secara perlahan-lahan menguasai kembali sebagian dari hasil perut bumi Indonesia yang dikuasai asing. Renegosiasi yang telah berlangsung hampir 3 Tahun berjalan alot, baru pihak PT. Freeport di Papua yang telah final menandatangani renegosiasi. Tarik ulur menguasai perut bumi Indonesia, hukum Indonesia hampir kehilangan taring (Law of the fangs to resolve conflict) untuk menjamah isi kontrak karya pertambangan maupun perjanjian karya pertambangan batubara, nyaris Indonesia kehilangan kedaulatan atas wilayah pertambangan Indonesia. Renegosisasi adalah instrumen hukum yang disediakan untuk menyelesaikan berbagai perselisihan kontrak Internasional, tidak ada kontrak yang tidak bisa di negosiasi ulang.

ASPEK HUKUM KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN.

Kontrak Karya adalah perjanjian ekspolitasi dan investasi DSA pertambangan antara pihak swasta dengan pemerintah yang isinya mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, waktu atau lamanya kontrak, serta penyelesaian perselisihan yang timbul di kemudian hari. Kelemahan bagi Indonesia dalam kontrak tersebut adalah pada hak dan kewajiban, lamanya kontrak serta pilihan hukum untuk menyelesaikan perselisihan. Hasil tambang yang diambil lebih banyak dari pembayaran royalti kepada Indonesia dan tanggung jawab pembangunan sosial masyarakat (CSR), serta lamanya sebuah kontrak maupun perjanjian karya rata-rata 30 Tahun dan ada yang sudah diperpanjang?, begitu juga kewajiban pembangunan lingkungan pasca tambang yang tidak maksimal. Indonesia adalah pemilik atas SDA pertambangan bukan pengontrak seharusnya porsinya lebih besar bukan lebih kecil dari aspek keadilan hukum, kontrak karya dan perjanjian karya mempertontonkan praktek ketidakadilan ada pembagian yang tidak berimbang, aneh Indonesia sebagai pemilik nyaris tidak berdaya menghadapi para pengontrak tersebut.

Dampak dari kelemahan kontrak karya maupun perjanjian karya tersebut menimbulkan kemiskinan sosial dan kerusakan lingkungan yang kemudian menjadi tanggung jawab dan beban pemerintah Indonesia. Berbagai kajian hukum untuk membatalkan sebuah Kontrak Karya (KK) pertambangan maupun perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara (PKP2B) telah dilakukan oleh pemerintah, nyaris mengalami jalan buntu, karena hampir semua kontrak karya telah dicantumkan klausula penyelesaian sengketa melalui arbritrase Internasional oleh karenanya renegosiasi adalah jalan elegan. Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, telah membawahi perubahan signifikan terhadap pengelolaan dan penguasaan SDA pertambangan melalui kontrak karya maupun perjanjian karya, yang cakupannya mencakupi: Luas wilayah kerja, lamanya kontrak untuk perpanjangan, penerimaan negara (pajak dan royalti) dan kewajiban divestasi saham , adanya perubahan kewajiban mendasar tersebut oleh pihak investor menganggap sebagai kerugian besar bagi perusahaan. Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara lahir sebagai respon pemerintahan atas kerusakan lingkungan dan keresahan sosial masyarakat bidang pertambangan, dan bagian dari politik pertambangan yang memberikan perlindungan pada kepentingan Indonesia.

Walaupun UU No.4 Thn 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara tersebut secara substansi mereduksi isi kontrak karya maupun perjanjian karya akan tetapi tidak secara serta merta diberlakukan, masih membutuhkan penyesuaian dengan pemberlakuannya. Sangat disayangkan tidak mutasis mutandis berlaku terhadap 111 KK dan PKP2B, karena dalam ketentuan UU tersebut telah mencantumkan pasal 169 yang memberikan legitimasi bahwa semua KK dan PKP2B, dianggap tetap berlaku sampai jangka berlakunya kontrak/perjanjian. Mengatasi kebuntuan hukum (deadlock law) tersebut pemerintahan kemudian melakukan upaya renegosisasi atas isi kontrak karya maupun perjanjian karya sebagai upaya hukum untuk menguasai kembali perut bumi Indonesia. Seharusnya UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara lebih dapat secara represif diberlakukan kembali perubahan isi KK dan PKP2B secara keseluruhan, disesuaikan dengan kepentingan Indonesia tanpa harus menunggu masa jedah (berakhirnya kontrak/perjanjian), karena Indonesia sebagai pemilik atas SDA pertambangan bukan sebagai pengontrak, mengapa negara bisa kalah atas kepentingan asing, mengapa negara tidak bisa tegas melindungi kepentingan rakyatnya.

Persoalan hukum kemudian yang perlu di kaji adalah perubahan sebuah kontrak karya perjanjian karya harus didasarkan pada kesepakatan ( Agreement) kedua belah pihak melalui renegosisasi antara pemerintah Republik Indonesia sebagai pemilik dan dengan investor asing maupun swasta nasional sebai pengontrak. Para pihak menentukan pasal-pasal yang akan diadakan perubahan atau penyesuaian. Apabila para pihak menyetujui untuk mengubahnya, makan diadakanlah amandemen terhadap kontrak/perjanjian karya tersebut, namun apabila salah satu pihak tidak menyetujuinya untuk melakukan perubahan, maka kontrak karya itu berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak tersebut. Dari data yang diperoleh di Kementerian ESDM & nbsp dari 111 KK dan PKP2B ada yang bersedia melakukan renegosiasi , ada belum bersedia, bahkan ada yang menggugat pemerintah ke peradilan arbritas Internasional.

Hemat penulis untuk melindungi kepentingan Kedaulatan Indonesia atas SDA pertambangan yang dikuasai oleh pihak asing maupun swasta nasional karena KK dan PKP2B , pemerintah harus menggunakan hukum secara represif kembali pada amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945, negara menguasai mengandung makna filosofi negara mengatur dan melindungi kepentingan bangsa Indonesia. Untuk kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia atas nama konstitusi pemerintah harus memiliki keberanian memberikan sanksi kepada 111 KK dan PPK2B yang tidak mau melakukan renegosiasi ulang. Negara tidak boleh kalah atas kepentingan kelompok usaha asing maupun swasta nasional dengan segala resiko. Pemerintah harus menegakkan kedaulatan hukum atas penguasaan di pengelolaan sumber daya alam pertambangan.

ASEPEK PENTING KK YANG DI RENEGOSIASI.

Aspek penting yang di renegosiasikan oleh pemerintahan dengan pengusaha tambang pemegang KK dan PKP2B untuk menguasai kembali perut bumi Indonesia, Mencakup 6 (enam) aspek penting yakni: (1) Luas wilayah kerja diatur pada pasal 53 dan pasal 171 Undang-Undang Minerba; (2) Jangka waktu dan bentuk perpanjangan diatur pada pasal 112 angka 2 peraturan pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; (3) Penerimaan negara (Pajak dan Royalti) diatur pada pasal 128-129 Undang-Undang Minerba, dan peraturan pemerintah No.9 Tahum 2012 tentang penerimaan Negara bukan Pajak; (4) Kewakjiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri diatur pada pasal 103 dan pasal 170 Undang-Undang Minerba; (5) Kewajiban divestasi saham diatur pada pasal 112 Undang-Undang Minerba dan pasal 97 peraturan pemerintah No.24 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan (6) Kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri diatur pad pasal 106.

Enam aspek penting tersebut merupakan hal penting untuk mengembalikan kedaulatan Indonesia atas penguasaan perut bumi oleh pihak swasta baik asing maupun nasional yang selama ini hilang, pertama luas wilayah kontrak karya atau perjanjian karya harus direduksi kembali dengan melihat peta geologi tentu ada kaitan dengan geo politik bangsa Indonesia untuk kepentingan generasi mendatang. Harus ada area yang harus dihijaukan kembali, dan area yang bisa memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menguasai sumber daya alam dengan tambang rakyat. Kedua jangka waktu untuk memperpanjang Kontrak Karya (KK) maupun Perjanjian Karya (PKP2B) harus dipersingkat dari 30 Tahun menjadi 10-15 Tahun dan tidak dapat diperpanjang untuk ketiga kalinya hal tersebut penting agar ada saving bagi keberlanjutan dan keberlangsungan pembangunan bagi bangsa Indonesia. Ketiga penerimaan negara (pajak & loyalty) harus lebih adil berimbang dapat memberikan pemasukan secara signifikan bagi APBN dan APBD melalui dana pertimbangan. Keempat kewajiban pemurnian bahan baku dalam negeri melalui pembangunan smelter menjadi strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional regional dan lokal. Kelima divestasi saham pemerintah dan pemerintah daerah menjadi hal yang sangat vital untuk dapat menguasai mayoritas pengelolaan SDA pertambangan untuk kepentingan dan kedaulatan Indonesia. Keenam kewajiban penggunaan tenaga kerja terhadap barang dan jasa juga menjadi penting untuk memberikan akses yang luas kepada tenaga kerja Indonesia untuk bisa bekerja di dalam negeri secara politik ini menjadi penting dan memiliki nilai strategis.

Indonesia adalah pemilik kedaulatan atas sumber daya alam pertambangan, bukan pengontrak, sebagai pemilik memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan cara pengelolaan SDA pertambangan, tidak boleh kalah dengan para pengontrak, apapun resiko politik yang dihadapi sepanjang para pengontrak tersebut mau melakukan renegosiasi ulang isi KK dan PKP2B maka keberadaan investasi harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, apabila tidak maka pemerintah dapat menggunakan kewenangannya menganulir pasal-pasal KK dan PKP2B yang tidak sesuai kepentingan bangsa dan negara. Hempat penulis kalau 111 KK dan PKP2B dapat direnegosiasikan mencapai 6 (enam) aspek penting sesuai perintah UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, sebagai wujud dari kedaulatan Indonesia atas penguasaan SDA pertambangan sesuai konstitusi pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945.

Hukum tidak boleh kalah dengan kepentingan kelompok usaha tertentu, renegosiasi adalah keniscayaan untuk mengatasi kebutuhan perubahan KK dan PKPK2B , dalam kondisi tertentu hukum harus tegak berdiri, benar apa yang dikatakan oleh Philippe Nonet & Philip Selzink tentang hukum responsif; Hukum responsif melahirkan kompetensi kelembagaan yang besar dalam upaya mencapai keadilan. Pemerintahan harus mempergunakan daya paksa untuk renegosiasi KK dan PKP2B, agar kedaulatan pertambangan menjadi milik bangsa untuk cita-cita kesejahteraan keadilan dan kemakmuran. Indonesia harus menjadi negara yang kuat dan berdaulat dari aspek ekonomi dan politik.(***)









Komentar