14 Sep 2018 08:00
Kuota Delapan Daerah Turun, Total 2.245

CPNS Guru Paling Banyak Dicari

MyPassion
Grafis

MANADOPOSTONLINE.COM — Prioritas pemerintah dalam rekrutmen CPNS baru tahun ini tetap pada tenaga pendidik. Termasuk di Sulawesi Utara (Sulut). Untuk Pemprov Sulut, dari jatah 417 kuota, 325 kursi untuk guru SMA/SMK sederajat.

"Jadi kita sudah mendapatkan formasi CPNS dengan jumlah 417 kursi. Ya, paling banyak itu untuk tenaga pendidik atau guru SMA dan SMK. Itu untuk beberapa bidang studi. Kemudian tenaga kesehatan. Itu juga untuk dokter, perawat, bidan dan beberapa tenaga kesehatan lainnya. Serta tenaga teknis yakni sipil, arsitek, lingkungan," beber Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Femmy Suluh, Kamis (13/9).

Suluh mengatakan, pengurangan kuota CPNS dari usulan sebelumnya, kemungkinan ada pertimbangan anggaran dari pemerintah pusat.

Lanjutnya, dari penetapan kuota ini pendaftaran belum akan langsung dibuka. "Nanti 19 September baru pendaftaran dibuka. Jadi kuota ini langsung diberikan ke masing-masing kabupaten/kota. Kemungkinan, Bitung yang nanti akan keluar esok (hari ini, Red)," tandasnya.

Kursi untuk tenaga pendidik di Kotamobagu juga paling banyak. “Dari kuota 300, 160 untuk guru, tenaga kesehatan 110 dan tenaga teknis 30 orang,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sahaya Mokoginta.

Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara mengatakan, setelah pendaftaran dibuka, tahapan tes diperkirakan sampai November. "Keluar Nomor Induk Pegawainya (NIK) dan mulai Januari 2019 mulai menerima gaji," singkatnya.

Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) juga sudah keluar kuota CPNS-nya. Sebanyak 208 formasi bakal diperebutkan peserta seleksi. Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sartje Taogan, kuota 208 ini nantinya bakal mengisi beberapa unit kerja. Baik guru, tenaga umum, dan teknis dengan berbagai kualifikasi pendidikan yang sudah ditetapkan.

"Untuk lebih jelas akan dilakukan pengumuman dari BKPSDM. Atau untuk melihat syarat dan jabatan yang dibuka, bisa langsung ke BKPSDM," ujarnya. 

Jatah yang didapatkan Mitra lebih rendah dari yang diusulkan. Dikarenakan untuk penetapan jumlah kuota, dilihat dari angka pegawai pensiun.

"Kami tergolong beruntung karena mendapat lebih dari jumlah PNS pensiun. Karena untuk tahun lalu ada 59. Sedangkan tahun ini ada 56 yang bakal pensiun," katanya. 

Bupati Mitra James Sumendap menegaskan, tidak akan ada titipan pada seleksi CPNS tahun ini. Untuk itu, para peserta harus belajar keras agar bisa lolos.

"Jangan pernah percaya orang untuk membantu Anda. Kalau ada yang menawarkan, semuanya itu bohong atau modus penipuan. Presiden, gubernur dan bupati tidak dapat membatu meloloskan menjadi PNS," tegasnya.

Kuota penerimaan CPNS Kabupaten Sitaro juga telah turun. Berdasarkan edaran Kemenpan-RB, dari total 250 formasi yang diusulkan pemerintah daerah, hanya 199 disetujui.

Plt Bupati Sitaro Herry Bogar ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. "Jadi benar, sudah ada balasan terkait formasi yang diusulkan dan Sitaro mendapatkan jatah 199 kursi," tuturnya.

Meski begitu, lanjut Bogar, hingga saat ini untuk pengisian formasi masih belum dibeberkan. "Karena sesuai instruksi, formasi nanti akan diumumkan pada 19 September mendatang, secara serentak. Hal ini guna mengantisipasi adanya kecurangan saat proses rekrutmen. Sebab seluruh teknis pelaksanaan perekrutan memang dipengang penuh Kemenpan-RB," tuturnya.

Dia pun menjamin, proses seleksi kali ini sangat ketat dan sesuai prosedural. “Sebab di sini kita akan mencari bibit-bibit birokrasi yang handal dan berdaya saing. Setiap formasi wajib diisi oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang yang dibutuhkan," katanya.

Untuk Kabupaten Sangihe mendapat 270 kuota CPNS. Dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Sangihe Steven Lawendatu, ini baru kuota secara umum. "Kalau untuk kuota guru berapa, kesehatan berapa belum diketahui," tuturnya.

Lanjut Lawendatu, yang pasti berlaku secara nasional yakni wilayah kepulauan akan mendapat bobot 10. "Artinya bagi pendaftar CPNS yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sangihe akan mendapat bobot 10 di tes nanti," tukasnya.

Untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), dari usulan formasi sebanyak 540, yang disetujui hanya 300-an. Hal ini diungkapkan Kepala BKPSDM Roby Mamonto, kemarin.

Meskipun masih terlihat kurang yakin membeberkan kuota yang sebenarnya, namun Mamonto memastikan jika tidak semua formasi yang diusulkan disetujui. "Infonya lebih dari 300-an. Tapi masih belum dapat dipastikan. Karena saat ini data masih ada di tangan Asisten III. Kebetulan beliau masih rapat bersama tim KPK," akunya.

Menurutnya, jika Senin pekan depan, kuotanya sudah jelas dan resmi. "Pekan depan pasti sudah lengkap bersama formasinya. Kalau sudah resmi baru akan diumumkan. Karena saat ini masih belum pasti, takutnya salah. Jadi saya minta kepada semua pelamar CPNS untuk bersabar dan menunggu informasi resmi dari pusat. Pekan depan pasti sudah ada," jelasnya.

Dia pun menegaskan, pengurangan kuota bukan persoalan besar. Karena kuota yang diberikan sudah melalui pertimbangan matang oleh pusat.

"Yang paling penting, bagaimana melahirkan pegawai yang mampu bekerja dan mendukung program pemkab agar Boltim semakin maju," tukasnya.

Untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), mendapat jatah 295 formasi. Menurut Kepala BKPSDM Arsalan Makalalag, melalui Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan Data Shandy Lamato, kuota CPNS tersebut baru keluar kemarin.

“Rencananya pembukaan CPNS 19 September nanti. Kami berharap pencari kerja sudah dapat menyiapkan dokumen persyaratan jika ingin melamar," ujarnya.

Menurut dia, untuk kabupaten masih baru seperti Bolsel, kuota yang diberikan masing sangat kurang. "Yah, itu memang masih sangat jauh dari yang kita usulkan. Pemkab sempat mengusulkan ke pusat permintaan kuota CPNS yaitu 624 formasi. Tapi kita terima saja apa yang diberikan pusat," ungkapnya.

Dia mengakui, kekurangan tenaga PNS di Bolsel terjadi di semua perangkat daerah (peda). "Kita kurangnya di semua peda, karena proposionalnya setiap kabupaten/kota itu memiliki PNS sekira 3.000-an. Sedangkan di Bolsel saat ini hanya memiliki 1.600-an PNS," ungkapnya.

Di Kabupaten Minahasas Utara (Minut), menurut Kepala BKPPD Styvi Watupongoh, formasi yang disetujui pusat hanya 175 kursi. "Dan yang diutamakan tenaga kesehatan serta pendidik atau guru. Serta termasuk pengangkatan honda K2 yang umurnya dibawah 35 tahun," bebernya.

Sementara itu, delapan kabupaten kota lain, formasinya belum turun. Bitung misalnya. Menurut Kepala Badan Kepengawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bitung Franky Ladi, Kota Cakalang memang sedikit terlambat karena ada kesalahan teknis pemasukan format.

“Jadi daerah lain sudah dalam proses sedangkan Bitung masih diperbaiki. Tapi formasi sebetulnya sudah ada tinggal ditetapkan oleh Pak Menteri. Kemungkinan besok (hari ini, Red) sudah ada,” beber Ladi.

Kabupaten Minahasa juga. "Dari informasi memang sudah ada di BKD Provinsi. Namun kami belum mendapatkannya, mungkin esok (hari ini, Red). Kalau sudah ada pasti diinfokan," kata Kepala BKD Minahasa Melki Rumate.

Kuota penerimaan CPNS di Kota Tomohon juga masih menjadi misteri. Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman mengatakan, petunjuk teknis penerimaan CPNS belum diterima pihaknya.

"Belum ada petunjuk lanjutan untuk teknis pelaksanaan penerimaan. Tapi jika diberikan pilihan dan keleluasaan, kita prioritaskan pengangkatan tenaga honorer K2," ungkap Eman.

Lanjut Eman, dari sisi persyaratan soal tingkat ideal jumlah belanja langsung, Tomohon masih memungkinkan melakukan perekrutan CPNS jalur umum.

"Tingkat kepenuhan dan ideal abdi negara kita masih bisa ditambah lagi, kurang lebih 70-80 lagi. Dari postur belanja untuk memenuhi gaji pegawai ini, tak lebih 46 persen. Masih memungkinkan memang," ujarnya.

Senada, Kepala BKPPD Tomohon Daniel Pontonuwu. Menurutnya, bocoran soal kuota CPNS belum dikantongi pihaknya.

Dikatakan Pontonuwu, jika memang ada kuota penerimaan CPNS jalur umum, presentasi kebutuhan guru, tenaga medis dan teknis di peda yang belum ideal jadi prioritas.

"60 persen Guru, medis 30 persen, sisanya tenaga teknis. Kalau memang jalur umum ada, tak lebih dari 200 orang. Kalau hanya honorer, bisa sampai 300 orang," jelas Pontonuwu.

Dia pun meminta kepada seluruh calon pelamar, untuk bijak dalam mengumpulkan informasi dan tak terpengaruh bujukan oknum calo.

"Kalau ada calo, itu di luar tanggung jawab kita. Toh pelaksanaan tes juga pakai sistem CAT. Sangat kredibel dan independen," kata dia. (Tim MP/can)

Kirim Komentar