13 Sep 2018 08:36
Akan Dikebut Habis Dalam Tiga Bulan

Duit 3,7 Triliun `Terancam`

MyPassion
Ilustrasi

MANADOPOSTONLINE.COM — Problem penyerapan anggaran kembali dialami pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sulut. Pasalnya, tinggal tiga bulan habis tahun anggaran, masih ada duit sebanyak Rp 3,7 trilun yang belum terserap. Duit Rp 3,7 triliun ini data dari sebagian daerah di Sulut (lihat grafis). Jika masuk data total 15 kabupaten/kota plus provinsi, dipastikan lebih dari Rp 3,7 triliun itu.

Paling besar anggaran yang belum terserap milik Pemprov Sulut. Dari total APBD 2018 Rp 4,1 triliun, yang belum terserap Rp 1,3 triliun untuk belanja langsung dan Rp 500 miliar belanja tidak langsung.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sulut Gammy Kawatu mengatakan, Rp 1,8 triliun sisa anggaran itu harus dihabiskan dengan batas waktu 15 Desember 2018.

“Jika perangkat daerah (peda) tidak mengikuti aturan tersebut, maka akan ada sanksi. Mulai dari pemotongan anggaran di APBD 2019, hingga evaluasi kinerja dari pimpinan,” tegasnya, kemarin.

Di kabupaten/kota juga punya permasalahan yang sama. Seperti di Minahasa Tenggara (Mitra), masih ada Rp 361 miliar lebih yang belum terserap dari APBD induk. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mitra Robby Ngongoloy mengaku, memang serapan anggaran masih rendah. Pihaknya sementara memacu realisasinya.

"Untuk sisa anggaran nantinya bakal digenjot hingga akhir tahun. Bahkan sudah dilakukan evaluasi ke seluruh peda. Karena target kami hinggga akhir September sudah diatas 65-70 persen untuk reaslisasi anggaran APBD induk," katanya.

Menurutnya, salah satu alasan jongkoknya penyerapan anggaran kali ini, karena Mitra baru saja selesai menggelar pilkada.

“Sehingga ada banyak dana bantuan sosial yang belum disalurkan. Juga untuk pengerjaan fisik yang sempat terhambat. Namun tetap bakal digenjot," jelasnya.

Terpisah, Kabid Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Mitra Alens Ole menyebutkan, realisasi anggaran per 31 Agustus lalu baru 30 persen.

"Dari total Rp 738 miliar APBD induk, yang baru terserap Rp 381 miliar," terangnya.

Adapun untuk APBD Perubahan (APBD-P), menurut Kepala Bidang Anggaran Yoldi Winerungan, rencana penambahan anggaran sebesar Rp 42,2 miliar yang juga belum terserap.

"Rencananya dalam penambahan anggaran Rp 42,2 miliar. Namun semua tergantung pembahasan berikut. Apakah akan ada perubahan atau begitu saja," jelasnya.

Di Bolaang Mongondow Timur (Boltim) juga bernasib serupa. Masih ada Rp 607 miliar yang harus dipacu habis tiga bulan ini. Itu terdiri dari sisa anggaran  APBDP induk Rp 544 miliar ditambah APBD-P Rp 63 miliar.

Menurut Kaban Keuangan Boltim Oskar Manopo, untuk APBD-P ketambaham Rp 63 miliar terdiri dari Rp 53 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Rp 1 miliar Dana Alokasi Umum (DAU).

“Dan beberapa anggaran lainnya untuk pembayaran sertifikasi guru, dan pembayaran hasil pajak dan bukan pajak,” katanya.

Lanjutnya, khusus running APBD-P tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) evaluasi dari pemerintah provinsi.

"Kita masih tunggu SK evaluasi APBD-P 2018 dari provinsi, karena pekan lalu baru selesai dievaluasi," katanya.

Di Sangihe, dijelaskan Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Setkab Sangihe Abednejo Hapendatu, realisasi anggaran baru 45,57 persen.

“Penyerapan anggaran belanja memang masih kecil. Ini dikarenakan di dalamnya ada pinjaman Rp 170 miliar yang belum terealisasi. Namun dalam waktu dekat ini pinjaman tersebut akan segera cair," ungkapnya.

Di Sitaro sama juga. Menurut Kepala Badan Pengeolaan Keuangan, Aset dan Retribusi Daerah Samuel Raule, total serapan anggaran baru 55 persen atau sekira Rp 380 miliar.

“Kalau melihat dari kondisi, kemungkinan serapan anggaran akan mencapai 90-95 persen, karena banyak program yang sudah berjalan. Tinggal pembayaranya saja yang digeserkan setelah penetapan APBD Perubahan," kuncinya.

Sementara itu, pengamat pemerintahan Dr Stefanus Sampe mengatakan, menghabiskan anggaran di akhir tahun sudah menjadi kebiasaan buruk pemerintah daerah. Kebiasan itu, lanjutnya, tidak baik dan beresiko tinggi.

"Ya memang tidak baik. Selain berpotensi tidak terserap, masyarakat juga tidak akan merasakan asas manfaat APBD. Dan biasanya, jika serapan anggaran dikejar akhir tahun maka kegiatan yang akan dilakukan asal-asalan. Yang penting terlaksana. Terserap. Tidak ada manfaatnya,” katanya.

Salah satu ‘jurus’ peda menghabiskan anggaran di akhir tahun, tambahnya, dengan banyak melakukan perjalan dinas.

“Fenomena ini juga, sering membuat peda sering keluar daerah. Kan untuk menghabiskan anggaran. Pola kebiasan ini jelas harus dirubah," tegasnya. (tim MP/can)

Kirim Komentar