10 Sep 2018 13:04
Sudah Lakukan MoU

Berlaku 2019, Buat KTP-el Wajib Lunas Pajak

MyPassion
Olvie Atteng

MANADOPOSTONLINE.COM—Tahun depan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) akan menerapkan peraturan baru. Bagi setiap masyarakat yang akan membuat Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) wajib lunas pajak. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Olvie Atteng belum lama ini.

 

Menurutnya, pihaknya sudah melakukan MoU dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terkait rencana penerapan aturan itu.

"Jadi memang kita sudah melakukan kerjasama dengan Disdukcapil untuk hak akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang akan kita terapkan dalam sistem pelacakan wajib pajak. Karena itu, di tahun depan nanti, semua masyarakat yang akan membuat KTP-el, haruslah terlebih dahulu melunasi pajak yang tertunggak," tuturnya.

Atteng mengatakan, semua sistem dan data dari Disdukcapil akan terkoneksi dengan sistem BP2RD. Karena itu, sekarang pihaknya sedang mendata 15 kabupaten/kota. Jika sudah lengkap, maka sistem akan dengan sendiri membaca jenis pajak apa yang tertunggak. Entah pajak dari pusat, provinsi atau kabupaten/kota setempat. Jadi jelasnya, KTP-el tidak akan keluar jika ada salah satu pajak yang tertunggak.

"Memang maksud kerja sama ini adalah untuk mendeteksi para wajib pajak dengan NIK. Kalau dahulukan hanya menggunakan alamat. Jadi ketika kita turun di alamat yang tercantum, ternyata tidak ada. Kalau sudah sistem NIK, dimana pun mereka, dengan sistem kita akan ketahui posisi wajib pajak tersebut. Jadi sistem kita dengan Disdukcapil, baik provinsi atau pun kabupaten/kota akan terintegrasi. Dan ini sangat bagus, untuk meningkatkan pendapatan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota," imbuhnya.

Sementara itu, pengamat pemerintahan Dr Jhony Lengkong mengatakan, pemerintah di 15 kabupaten/kota harus berperan aktif menyukseskan kerjasama ini. Karena menurutnya, yang mempunyai wilayah kerja adalah kabupaten/kota bukan provinsi. “Dampak baik dari meningkatnya pendapatan dari segi pajak juga akan dirasakan penuh kabupaten/kota,” katanya.

Jika pendapat pajak sudah meningkat, lanjutnya, pemerintah jangan lupa mengimbangi dengan pembangunan. “Mulai dari jalan ataupun infrastruktur lainnya. Jangan pendapatan pajak meningkat, namun pembangunan tidak dilakukan," katanya.(tr-02/can)

Kirim Komentar