10 Agu 2018 09:51

PDI-P dan Golkar Gugat KPU

MyPassion

MANADO—Partai politik (parpol) memilih langkah sengketa terhadap putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menggugurkan bakal calon legislatif (bacaleg) mereka. Seperti diungkapkan Sekretaris PDI Perjuangan Franky Wongkar, pada Manado Post, kemarin. “Kita layangkan sengketa ke Bawaslu. Itu prosedurnya,” kata Wongkar.

 

Saat ditanya mengenai kesalahan berkas yang dialami Wulan Sambul, bacaleg PDI-P nomor urut 8 di dapil Manado, menurut Wongkar hanya terdapat salah tafsir terkait persyaratan fotokopi ijazah atau surat pengganti ijazah. “Menurut kami sudah sesuai. Karena dalam surat keterangan ijazah yang dimasukkan ditandatangani oleh kepala sekolah dalam hal ini SMA 1 Manado, disertai legalisir,” bebernya.

Namun menurut Wongkar, KPU meminta harusnya disertai dengan mengetahui kepala dinas. “Lembaga bantuan hukum partai sudah siap. Kami gugat keputusan ini ke Bawaslu,” tegas Wakil Bupati Minsel ini.

Hal yang sama akan dilakukan Partai Golkar. Jurubicara Golkar Sulut Feryando Lamaluta menuturkan, mereka sedang mempelajari kesalahan berkas enam bakal calon yang digugurkan. “Kemungkinan kita akan lanjut sengketa di Bawaslu,” tandas Lamaluta.

Sekretaris Partai Berkarya Paulus Pangaw juga mengatakan, partainya akan menyerahkan berkas permohonan sengketa terhadap KPU ke Bawaslu. Menurut Paulus, Partai Berkarya siap menghadapi mediasi terkait sengketa pendaftaran bakal calon anggota legislatif, yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

"Seharusnya KPU menerima berkas pendaftaran bacaleg partainya lantaran berkas tersebut telah diperbaiki dari berkas sebelumnya yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)," ujar Paulus.

Di sisi lain, Ketua KPU Ardiles Mewoh menuturkan parpol diberikan ruang untuk mengajukan sengketa hasil status ini ke Bawaslu. "Langkah yang dapat ditempuh parpol adalah melakukan sengketa di bawaslu. Dengan tiga hari ruang untuk mengajukan sengketa waktunya. Paling lambat tiga hari setelah berita acara ditandatangani. Dimulai dari penandatanganan 7 Agustus. Berarti ada waktu 8 sampai 10 Agustus untuk melakukan sengketa. Intinya tidak akan bisa diganti atau mencoret, baik partai atau KPU," tegasnya.

Terkait cukup banyaknya bacaleg yang berstatus TMS, kata Mewoh, sudah sesuai regulasi. "Kondisinya memang seperti itu. Patokan dan landasannya peraturan KPU dan juknis. Kalau memang tidak sesuai pasti kita coret. Sebab kita sudah sosialisasi,” sebutnya

Sementara itu, ada beberapa parpol yang bacaleg perempuannya dicoret. Dipaparkan Mewoh, jika kuota perempuannya tidak mencukupi maka semua calon di dapil tersebut gugur. “Itu akan ketahuan saat penyusunan DCS,” katanya. Pengamat politik Sulut Dr Johny Lengkong menilai KPU sudah bekerja sesuai aturan. "Kan masing-masing ada tahapan yang telah dilalui. Jadi langkah yang diambil KPU sudah tepat. Aturannya tegas. Bisa MS atau TMS, kalau bermasalah dalam administrasi. Dan ini risiko yang harus diambil KPU sebagai penyelenggara," tegasnya.

Lanjutnya, ini menjadi pembelajaran bagi parpol agar serius mempersiapkan berkas administrasi pencalonan. "Teristimewa parpol besar. Masalah berkas administrasi dalam proses pencalonan bukan suatu yang mudah dipersiapkan. Harus jauh hari," katanya.

Kemudian Ketua Bawaslu Herwyn Malonda mengatakan, pihaknya akan menjalankan sesuai prosedur jika memang ada gugatan dari parpol. “Dalam aturan dimungkinkan ruang untuk gugatan di Bawaslu. Kita terbuka dan akan tetap mengacu pada aturan,” tandasnya.(cw-02/ctr-10/gel)

Kirim Komentar