10 Agu 2018 11:16

Kajati Sulut Sosialisasikan TP4D di Sangihe

MyPassion
Kajati berikan Sosialisasi TP4D dan DATUN kepada jajaran Forkompinda, serta para kepala SPKD dan ASN di jajaran Pemkab Sangihe, Rabu (8/9) lalu.(Penkum Kejati)

MANADOPOSTONLINE.COM—Setelah melakukan kunjungan untuk memantau langsung kejaksaan di  Kepulauan Sangihe, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut M.Roskanedi kemudian melanjutkan kegiatan Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan  pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) dan Perdata dan Tata Usaha Negara DATUN. Bertempat di ruang rapat serba guna Bupati, sosialisasi tersebut dihadiri oleh Forkompinda, serta para kepala SPKD dan ASN di jajaran Pemkab Sangihe.

 

Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontong dalam sambutannya menyampaikan apresisasi dan penghargaan atas kunjungan kerja oleh Kajati Sulut di Kabupaten Kepulauan Sangihe. “Selamat datang di tanah Tampung Lawo, serta selamat menikmati alam nan indah di sini,” ujarnya. 

Dia juga menyampaikan, forum sosialisasi dan tatap muka dengan Kajati Sulut sangatlah penting untuk memberikan energi positif. “Energi positif dalam rangka melaksanakan tugas pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tentunya,” tukasnya.

Disampaikan Kajati Sulut Roskanedi, kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang juga bertugas menangani tindak perkara Korupsi. “Oleh karena tugas tersebut banyak organisasi perangkat daerah yang merasa khawatir akan kehadiran lembaga Kejaksaan sehingga membuat pembangunan di daerah menjadi terhambat. Oleh karena hal tersebut kejaksaan membuat TP4D yang berfungsi melakukan pengawalan, pengamanan dan mendukung  pembangunan,” jelasnya.

Pengawalan lanjut Roskanedi, dilakukan tim TP4D baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. “Yang proses pengawalan dan pengamanan pembangunan tersebut dapat dimulai dari tahap perencanaan. Dengan adanya TP4D diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan tanpa adanya rasa khawatir dengan lembaga kejaksaan. Sebab apabila terdapat permasalahan yang berindikasi tindak pidana korupsi maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada Aparatur Pengawas Interen Pemerintahan (APIP) dan apabila dalam pemeriksaan oleh APIP tersebut ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan hukum, maka APIP dapat menyerahkan tugas tersebut kepada lembaga Kejaksaan,” tambahnya.

Selain itu, dalam Bidang Datun Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara. “Semua itu sesuai pasal 30 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI,” pungkasnya.(rgm/ria)

Kirim Komentar