12 Jul 2018 15:03

ULP MPP Tomohon Terbitkan 261 Paspor Triwulan Pertama

MyPassion
Jamaruli Manihuruk

MANADOPOSTONLINE.COM—Sejak diresmikan April lalu, Unit Layanan Paspor (ULP) di Mall Pelayanan Publik (MPP) Wale Kabasaran Tomohon, terkait keimigrasian berjalan sukses. Khususnya dalam penerbitan paspor.

Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Manado Friece Sumolang, sejak peresmian hingga saat ini, sekira 261 paspor diterbitkan. “Berdasarkan data, sudah 261 paspor diterbitkan. Itu terhitung sejak peresmian hingga 10 Juli kemarin,” sebutnya, Rabu (11/7).

Dia menambahkan, dalam pelayanan ULP di MPP tersebut tidak melayani penggantian paspor rusak atau hilang. “Pelayanan di ULP di MPP tersebut hanya meliputi permohonan paspor baru dan penggantian paspor. Kalau untuk penggantian paspor yang rusak atau hilang dilaksanakan di Kanin Manado di 17 agustus,” jelasnya.

Ia mengatakan, kehadiran ULP MPP Tomohon merupakan wujud kinerja Kanim Manado mewujudkan pelayanan publik yang maksimal untuk masyarakat. “Dengan keberadaan ULP ini, diharapkan akan memecah konsentrasi antrian permohonan paspor yang biasanya menumpuk di Kanim Manado. Ini juga mempermudah pemohon yang tinggal di Tomohon dan sekitarnya. Yakni Minahasa, Mitra, dan Minsel dapat memanfaatkan ULP tersebut untuk mengajukan permohonan paspor karena memiliki jarak yang lebih dekat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulut Jamaruli Manihuruk menyebutkan, proses penerbitan paspor merupakan pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang keimigrasian yang terdapat unsur pelayanan dan pengawasan.

“Proses pelayanan dilandasi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang isinya antara lain mengatur tentang kepastian persyaratan, kepastian waktu pelayanan dan kepastian tarif atau biaya yang dibebankan kepada masyarakat,” sebutnya.

Adapun unsur pengawasan, tambahnya, meliputi pengawasan administrasi terhadap persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon yang meliputi keabsahan dan keberlakuan dari KTP, KK dan Akta Lahir, Ijazah atau Surat Nikah. “KTP adalah kebenaran formil dan materil penerbitannya. Jika ada hal yang diduga tidak benar, maka imigrasi menindaklanjuti proses pengawasannya itu melalui media konfirmasi kepada instansi yang menerbitkan dokumen seseorang itu,” jelas Manihuruk.

Untuk, meningkatkan kinerja keimigrasian, Manihuruk mengharapkan kerja sama masyarakat. “Kami menerima setiap masukan melalui media, kotak aduan, telepon pengaduan, juga melalui media sosial. Karena kami akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga Sulut,” tandasnya.(rgm/ria)

Kirim Komentar